2 hours ago
4
Buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin (29/12/2025). Dalam aksinya, buruh menolak kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 yang hanya menjadi Rp5,7 juta karena dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Para buruh menuntut UMP DKI Jakarta naik menjadi Rp5,8 juta. (FOTO : Republika/Prayogi)
Buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin (29/12/2025). Dalam aksinya, buruh menolak kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 yang hanya menjadi Rp5,7 juta karena dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Para buruh menuntut UMP DKI Jakarta naik menjadi Rp5,8 juta. (FOTO : Republika/Prayogi)
Buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin (29/12/2025). Dalam aksinya, buruh menolak kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 yang hanya menjadi Rp5,7 juta karena dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Para buruh menuntut UMP DKI Jakarta naik menjadi Rp5,8 juta. (FOTO : Republika/Prayogi)
Buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin (29/12/2025). Dalam aksinya, buruh menolak kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 yang hanya menjadi Rp5,7 juta karena dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Para buruh menuntut UMP DKI Jakarta naik menjadi Rp5,8 juta. (FOTO : Republika/Prayogi)
Buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin (29/12/2025). Dalam aksinya, buruh menolak kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 yang hanya menjadi Rp5,7 juta karena dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Para buruh menuntut UMP DKI Jakarta naik menjadi Rp5,8 juta. (FOTO : Republika/Prayogi)
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyampaikan orasi saat aksi unjuk rasa menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin (29/12/2025). Dalam aksinya, buruh menolak kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 yang hanya menjadi Rp5,7 juta karena dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Para buruh menuntut UMP DKI Jakarta naik menjadi Rp5,8 juta. (FOTO : Republika/Prayogi)
Buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin (29/12/2025). Dalam aksinya, buruh menolak kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 yang hanya menjadi Rp5,7 juta karena dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Para buruh menuntut UMP DKI Jakarta naik menjadi Rp5,8 juta. (FOTO : Republika/Prayogi)
Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja melakukan aksi demonstrasi di Jalan Diponegoro, tepatnya di depan Gedung Sate, Kantor Gubernur Jawa Barat, Senin (29/12/2025). Mereka menuntut agar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merevisi upah minimum sektoral kabupaten dan kota (UMSK) tahun 2026 (FOTO : Fauzi Ridwan)
Buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin (29/12/2025). Dalam aksinya, buruh menolak kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 yang hanya menjadi Rp5,7 juta karena dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Para buruh menuntut UMP DKI Jakarta naik menjadi Rp5,8 juta. (FOTO : Republika/Prayogi)
Buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin (29/12/2025). Dalam aksinya, buruh menolak kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 yang hanya menjadi Rp5,7 juta karena dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Para buruh menuntut UMP DKI Jakarta naik menjadi Rp5,8 juta. (FOTO : Republika/Prayogi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Dalam aksinya, buruh menolak kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 yang hanya menjadi Rp5,7 juta karena dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Para buruh menuntut UMP DKI Jakarta naik menjadi Rp5,8 juta.
sumber : Republika
