12 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat transaksi judi online di Jakarta menjadi salah satu yang tertinggi dari 38 provinsi se-Indonesia. Bahkan, transaksi judi online di Jakarta menjadi yang kedua tertinggi se-Indonesia, setelah Jawa Barat (Jabar).
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, temuan itu masuk akal lantaran jumlah penduduk di wilayah cukup tinggi. Selain itu, mayoritas warga Jakarta juga telah menggunakan handphone untuk aktivitas sehari-harinya. Alhasil, potensi warga Jakarta terpapar judi online menjadi lebih tinggi.
"Ya karena penduduknya padat dan penduduknya banyak dan juga orang sudah menggunakan teknologi, HP-nya, kan di situ," kata dia, Kamis (8/5/2025).
Sebelumnya diberitakan, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, terdapat lima wilayah yang tercatat banyak melakukan transaksi judi online pada periode Januari-Maret 2025. Lima provinsi itu adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur.
“Pada kuartal pertama tahun 2024 itu DKI Jakarta itu di urutan kelima. Sekarang, pada kuartal pertama tahun ini, DKI Jakarta naik ke urutan kedua. Ini terus bergerak,” kata dia, Rabu (7/5/2025).
Dilihat dari paparan itu, transaksi judi online di Jakarta sedianya mengungguli provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk yang jauh lebih banyak terkecuali Jawa Barat. Selain itu, PPATK juga mencatat bahwa ada lonjakan transaksi di Jakarta pada tahun ini. Di kuartal pertama 2025, Jakarta sedianya masih pada urutan kelima dan kemudian saat ini berada pada posisi kedua.
Menurut Pramono, cara paling ampuh untuk memberantas judi online adalah menutup aksesnya kepada masyarakat. Artinya, keberadaan judi online harus benar-benar ditutup. "Kalau saya, hal yang menyangkut judi online harusnya betul-betul diberantas dari ujungnya, siapapun yang menyelenggarakan. Ini kan bisa," kata dia.
Ia menilai, kampanye yang dilakukan untuk mencegah judi online tidak akan efektif selama situs untuk bermainnya masih tersedia. Karena itu, keberadaan situs judi online harus ditutup terlebih dahulu agar masyarakat tidak bisa lagi bermain.
"Karena mau campaign apa saja, menurut saya, enggak banyak manfaatnya, kecuali yang memang judinya ditutup. Seperti beberapa negara yang betul-betul menutup judi online. Saya termasuk kalau memang betul-betul mau diberantas, ya itunya ditutup total di Indonesia," kata dia.
Meski demikian, ia mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk menutup situs judi online. Pasalnya, tindakan itu bukan merupakan menjadi kewenangan Pemprov Jakarta.
Sementara, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Desk Pemberantasan Judi Daring yang melibatkan 22 kementerian/lembaga telah menangani 1.271 kasus sejak dibentuk pada tanggal 4 November 2024. “Ada 1.271 kasus yang ditangani, dan 1.456 orang yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Kapolri dalam acara Program Pendampingan Berbasis Risiko (Promensisko) di Gedung PPATK, Jakarta, Kamis (8/5).
Selain itu, Kapolri mengatakan bahwa Polri telah memblokir 895 rekening dengan aset sekitar Rp133,5 miliar, kemudian menyita 4.820 rekening senilai Rp328,78 miliar serta obligasi senilai Rp 276,5 miliar. Pemblokiran dilakukan oleh Polri bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang tergabung dalam desk tersebut.
Oleh karena itu, dia berterima kasih kepada jajaran PPATK maupun Polri yang telah menangkap pelaku judi online (judol) dan memblokir sejumlah rekening terkait. Menurut dia, saat ini terdapat ancaman judol dari kelompok yang berasal dari negara-negara yang tidak biasa beraksi di Indonesia, seperti China.
“Dari Tiongkok masuk, kemudian dia depositnya kecil sehingga hampir semua elemen masyarakat bisa masuk (bermain, red.). Pola penyamarannya juga luar biasa,” ungkapnya. Jenderal Listyo Sigit melanjutkan, "Seolah-olah dia bisnis di bidang IT sehingga masyarakat tertarik untuk masuk, dan ujung-ujungnya itu adalah permainan judi online."
