19 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Presiden Donald Trump pada hari Sabtu mulai melakukan pemangkasan besar-besaran 'awak' Voice of America (VOA) dan program pro-demokrasi yang dikelola pemerintah lainnya. Direktur organisasi tersebut mengatakan semua karyawan VOA telah diberhentikan sementara.
Pada Jumat (14/3/2025) malam, tak lama setelah Kongres meloloskan RUU pendanaan terbarunya, Trump memerintahkan pemerintahannya untuk mengurangi fungsi beberapa lembaga berdasarkan yang disyaratkan oleh hukum. Itu termasuk Badan Media Global AS, yang menaungi Voice of America, Radio Free Europe, Radio Free Asia, dan Radio Marti, yang menyiarkan berita berbahasa Spanyol ke Kuba.
Pada Sabtu (15/3/2025) pagi, Kari Lake, calon gubernur Arizona yang gagal dan kandidat Senat AS yang ditunjuk Trump sebagai penasihat senior untuk lembaga tersebut, memposting di X bahwa karyawan harus memeriksa email mereka. Itu bertepatan dengan pemberitahuan yang dikeluarkan untuk menempatkan staf Voice of America pada cuti administratif berbayar.
Sebuah video yang diunggah di X oleh Lake pada Sabtu membahas tentang langkah-langkah pemotongan biaya, tanpa menyebutkan karyawan dan misi Voice of America. Videonya dibuat di sebuah gedung yang disewa oleh VOA yang digambarkan Lake sebagai pemborosan uang. Dia mengatakan akan mencoba untuk membatalkan sewa gedung selama 15 tahun oleh lembaga tersebut.
"Kami melakukan segala yang kami bisa untuk membatalkan kontrak-kontrak yang dapat dibatalkan, menghemat lebih banyak, mengurangi ukuran, dan memastikan tidak ada penyalahgunaan uang," katanya.
Surat tersebut menempatkan karyawan pada cuti administratif dan mengatakan staf akan terus menerima gaji dan tunjangan "sampai ada pemberitahuan lain". Surat itu memerintahkan karyawan untuk tidak menggunakan fasilitas Agency for Global Media dan mengembalikan peralatan seperti telepon dan komputer.
"Untuk pertama kalinya dalam 83 tahun, Voice of America yang tersohor itu dibungkam," kata Michael Abramowitz, direktur organisasi itu, dalam sebuah pernyataan. Ia menambahkan bahwa "hampir" seluruh staf yang berjumlah 1.300 orang diberhentikan sementara.
"VOA mempromosikan kebebasan dan demokrasi di seluruh dunia dengan menceritakan kisah Amerika dengan menyediakan berita dan informasi yang objektif dan berimbang, khususnya bagi mereka yang hidup di bawah tirani," kata Abramowitz.
Seorang reporter, yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan sudah menduga hal seperti ini akan terjadi, dan kebetulan terjadi hari ini.
Kelompok advokasi pers Reporters Without Borders mengatakan mereka mengecam keputusan ini sebagai penyimpangan dari peran bersejarah AS sebagai pejuang kebebasan informasi. Mereka menyerukan kepada pemerintah AS untuk memulihkan VOA dan mendesak Kongres dan masyarakat internasional untuk mengambil tindakan terhadap langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.
Agency for Global Media juga mengirimkan pemberitahuan penghentian hibah untuk Radio Free Asia dan program lain yang dijalankan oleh agensi tersebut. Voice of America menyiarkan berita domestik Amerika Serikat ke negara lain, sering kali diterjemahkan ke dalam bahasa lokal. Radio Free Asia, Radio Free Europe, dan Radio Marti menyiarkan berita ke negara-negara dengan rezim otoriter di wilayah tersebut seperti China, Korea Utara, dan Rusia.
“Pembatalan perjanjian hibah Radio Free Europe/Radio Liberty akan menjadi hadiah besar bagi musuh-musuh Amerika,” kata Presiden dan CEO jaringan tersebut, Stephen Capus, dalam sebuah pernyataan dilansir laman The Associated Press.
Jika digabungkan, jaringan tersebut menjangkau sekitar 427 juta orang. Jaringan tersebut sudah ada sejak Perang Dingin dan merupakan bagian dari jaringan organisasi yang didanai pemerintah. Pengurangan tersebut merupakan pukulan telak bagi tatanan pokok pasca-Perang Dingin yang telah lama mendapat dukungan bipartisan.
Thomas Kent, mantan presiden dan CEO Radio Free Europe/Radio Liberty, mengatakan niat Trump untuk lembaga-lembaga tersebut masih samar. Tanpa sumber-sumber berita ini, akan jauh lebih sulit bagi negara untuk menyampaikan pesannya ke dunia, katanya.
"Tanpa penyiaran internasional, citra Amerika Serikat dan pemerintahan Trump akan berada di tangan orang lain, termasuk lawan-lawan pemerintahan, (dan) negara-negara dan orang-orang yang menganggap Amerika Serikat sebagai musuh," kata Kent, yang juga konsultan internasional tentang etika media.
Pemerintahan Trump telah mengambil langkah lain untuk menegaskan otoritasnya atas Voice of America, dan minggu ini membatalkan kontrak yang mengizinkan VOA untuk menggunakan materi dari lembaga berita independen.
Pemerintah telah mengambil beberapa tindakan yang membatasi kebebasan pers. Mereka juga melarang kantor berita Associated Press untuk meliput kegiatan presiden. Pemerintah mengambil alih kendali atas pemilihan kantor berita mana yang dapat menjadi bagian dari kelompok pers resmi yang meliput presiden.
