11 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan transportasi publik dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan biaya perjalanan dan munculnya aktivitas ekonomi baru di sekitar titik layanan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan di kota besar, tetapi juga berpotensi meluas ke daerah.
Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah mengatakan, transportasi publik yang terjangkau dan andal dapat membantu masyarakat mengurangi beban pengeluaran harian.
"Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka," ujar Piter dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).
Ia mencontohkan di Jakarta, dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sekitar Rp5,7 juta, masyarakat dapat mengalokasikan 25 persen hingga 30 persen pendapatan untuk kebutuhan transportasi. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya beban biaya perjalanan bagi pekerja.
Data Statistik Komuter Jabodetabek 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat variasi pengeluaran transportasi harian. Sebanyak 8,2 persen komuter mengeluarkan biaya kurang dari Rp5.000, 14,7 persen berada pada kisaran Rp5.000 hingga Rp10.000, sementara 28,6 persen mengeluarkan minimal Rp25.000 per hari atau sekitar Rp750 ribu per bulan.
Menurut Piter, keberadaan transportasi publik yang nyaman dan terjangkau dapat menekan pengeluaran tersebut.
"Mengurangi biaya perjalanannya itu sudah bagian dari mensejahterakan masyarakat kita," ucap dia.
Selain menekan biaya hidup, transportasi publik juga dinilai mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kawasan sekitar stasiun dan halte kerap berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi, termasuk bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Berapa banyak keluarga yang akan terbantu? Efek berantainya, produktivitasnya jadi lebih sehat, lebih baik," katanya.
Piter menilai dampak tersebut juga dapat terjadi di daerah jika pembangunan transportasi publik menjadi prioritas pemerintah daerah. Menurut dia, komitmen kepala daerah menjadi faktor penting dalam mendorong realisasi proyek infrastruktur tersebut.
"Itu harus [berawal dari] sebuah tekad dari pimpinan, kepala daerah kita," katanya.
Ia mengakui pembangunan transportasi publik membutuhkan investasi besar pada tahap awal. Namun, manfaat jangka panjang dinilai dapat menutup biaya tersebut melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan penerimaan negara.
"Jadi tidak ada kerugian dari investasi transportasi publik, walaupun investasinya pasti besar," ucap dia.
Untuk mendukung pembiayaan, Piter menyarankan kolaborasi pemerintah dan swasta melalui skema Public Private Partnership serta pemanfaatan instrumen pembiayaan seperti obligasi. Menurut dia, kepastian hukum dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting untuk menarik minat investor.
"Karena investor pasti akan berpikirnya kan lebih kepada risiko," ujarnya.
Ia menambahkan perubahan kebijakan akibat pergantian kepemimpinan dapat menjadi hambatan investasi. Karena itu, diperlukan jaminan keberlanjutan kebijakan agar proyek infrastruktur dapat berjalan optimal.
"Sehingga dibutuhkan sekali selain hitung-hitungan di dalam proposalnya yang baik, juga harus ada jaminan hukum. Bahwasannya, ini enggak berubah nanti. Takutnya kan berubah rezim, berubah kepala daerah, berubah lagi kebijakannya. Nah, itu kan kacau jadinya," cetus dia.
Piter meyakini jika pembangunan transportasi publik seperti KRL, MRT, LRT, dan JakLingko dapat diperluas ke berbagai daerah, dampak ekonominya akan meluas dan turut mendorong perubahan struktur ekonomi kota.
"Melihat dari efek berantainya, chain effect-nya, saya meyakini dampaknya besar sekali. Yang akan kita ubah dampaknya tidak terbatas pada hal yang terkait dengan transportasi itu sendiri. Tapi dia akan mengubah kotanya," tutup dia.
