Batalyon Teritorial Pembangunan dan Dakwah Kebangsaan: Ikhtiar Memperkuat Ketahanan Bangsa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Kementerian Pertahanan RI membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan yang turut berperan dalam pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat sangat menarik untuk dicermati dan diapresiasi.

Mungkin ada sebagian pihak mempertanyakan relevansinya, bahkan ada yang khawatir langkah tersebut akan memperluas peran TNI ke wilayah yang selama ini dianggap menjadi domain sipil dan tokoh agama. Namun apabila dicermati secara lebih utuh, gagasan ini sesungguhnya lahir dari kebutuhan nyata bangsa yang sedang menghadapi tantangan sosial, moral, dan ideologis yang semakin kompleks.

Selama ini kita sering memandang pertahanan negara hanya dalam konteks militer dan keamanan fisik. Padahal pengalaman banyak bangsa menunjukkan bahwa ancaman terhadap negara tidak selalu datang dalam bentuk agresi bersenjata.

Sebuah bangsa dapat melemah ketika karakter warganya rapuh, persatuannya terkoyak, moralitas publik menurun, dan kohesi sosialnya tergerus. Karena itu, konsep pertahanan modern tidak lagi semata-mata berbicara tentang kekuatan senjata, tetapi juga tentang kemampuan menjaga ketahanan sosial, budaya, moral, dan spiritual masyarakat.

Dalam konteks itulah gagasan Batalyon Teritorial Pembangunan menemukan relevansinya. Kehadiran prajurit yang berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat bukan dimaksudkan untuk mengambil alih peran ulama, dai, guru, atau tokoh masyarakat. Sebaliknya, kehadiran mereka diharapkan menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam memperkuat karakter bangsa, menumbuhkan semangat persatuan, dan mempererat hubungan antara negara dengan rakyat.

Apabila dikaitkan dengan arah pembangunan nasional yang dirumuskan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita, gagasan tersebut memiliki landasan yang cukup kuat. Pada Asta Cita kedua ditegaskan pentingnya memantapkan sistem pertahanan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa.

Dalam realitas saat ini, ancaman terhadap ketahanan nasional tidak hanya berupa ancaman fisik dari luar negeri, tetapi juga berbagai persoalan internal seperti penyalahgunaan narkoba, radikalisme, ekstremisme, disintegrasi sosial, hingga krisis moral generasi muda. Karena itu, membangun pertahanan rakyat semesta tidak cukup dilakukan melalui penguatan alutsista dan postur militer semata, tetapi juga melalui penguatan manusia Indonesia sebagai subjek utama pertahanan negara.

Di sisi lain, Asta Cita kedelapan menekankan pentingnya memperkuat harmoni sosial, budaya, dan toleransi antarumat beragama. Indonesia adalah bangsa besar yang berdiri di atas fondasi keberagaman. Stabilitas nasional tidak hanya ditentukan oleh kuatnya institusi negara, tetapi juga oleh kualitas hubungan sosial di tengah masyarakat.

Ketika prajurit hadir sebagai sahabat rakyat, menjadi bagian dari kegiatan sosial, pendidikan, dan pembinaan masyarakat, maka mereka sesungguhnya turut berkontribusi dalam membangun harmoni sosial yang menjadi salah satu tujuan utama pembangunan nasional.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.