6 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengelolaan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan pengamanan wilayah, tetapi juga aktivitas ekonomi dan hubungan sosial masyarakat di kedua sisi batas negara. Kondisi tersebut mendorong Indonesia memperkuat komunikasi dengan negara-negara tetangga untuk membahas tantangan sekaligus peluang kerja sama di kawasan perbatasan.
Indonesia memiliki perbatasan dengan 10 negara tetangga, terdiri atas tiga negara yang berbatasan darat, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste, serta tujuh negara yang berbatasan laut, yaitu Singapura, Australia, Filipina, Vietnam, Thailand, India, dan Palau.
Keragaman karakteristik perbatasan membuat pengelolaannya melibatkan berbagai aspek, mulai dari kedaulatan dan keamanan hingga perdagangan, mobilitas masyarakat, serta hubungan sosial dan budaya. Karena itu, komunikasi dengan negara tetangga menjadi salah satu unsur penting dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memperkuat komunikasi tersebut melalui Indonesia Border Partnership Coffee Morning di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Forum bertema “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Promote Prosperity” itu mempertemukan BNPP RI dengan sejumlah perwakilan diplomatik negara tetangga.
Forum tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI. Dalam sambutannya, Tito mengatakan hubungan baik dengan negara tetangga merupakan bagian penting dalam pelaksanaan mandat BNPP RI yang mengoordinasikan kementerian dan lembaga dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
“Nomor satu tentu saja untuk melindungi kedaulatan negara, khususnya menjaga dan mengamankan batas wilayah kita,” ujar Tito, Rabu (16/9/2026).
Pengelolaan perbatasan melibatkan sejumlah unsur, antara lain TNI, Polri, imigrasi, bea cukai, karantina, serta kementerian dan lembaga terkait. BNPP RI juga mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yang saat ini berjumlah 15 dan ditargetkan bertambah menjadi 24 PLBN.
Selain aspek keamanan, BNPP RI memiliki mandat untuk mengembangkan kawasan perbatasan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi dan interaksi antarnegara. Tito menilai pendekatan tersebut perlu mengubah cara pandang terhadap kawasan perbatasan.
“Perbatasan bukan lagi sekadar ‘halaman belakang’ Indonesia. Kami ingin menciptakan perbatasan sebagai ‘halaman depan’ negara,” kata Tito.
Menurut Tito, pengembangan kawasan perbatasan membutuhkan komunikasi dengan negara tetangga agar aktivitas ekonomi yang tumbuh dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan. Hubungan sosial, budaya, dan kekerabatan yang terjalin lintas negara juga memengaruhi pola perlintasan masyarakat untuk perdagangan maupun kunjungan keluarga.
Tito mencontohkan kondisi di perbatasan Papua Nugini yang memiliki hubungan masyarakat lintas negara. “Di Papua Nugini, warga negara Papua Nugini ada yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia, saya pernah bertemu dengan mereka. Dan beberapa orang Indonesia juga tinggal di Papua Nugini. Ini cukup unik bagi kami,” ucapnya.
Selain pengembangan kawasan, penyelesaian persoalan batas wilayah tetap menjadi perhatian. Tito mengapresiasi pembicaraan dengan Malaysia yang telah menghasilkan penyelesaian sejumlah area sengketa, sementara persoalan Pulau Sebatik masih menjadi salah satu perhatian dalam hubungan kedua negara.
BNPP RI bersama kementerian dan lembaga terkait membentuk tim khusus untuk membahas persoalan Pulau Sebatik bersama pemerintah Malaysia. Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan perbatasan mencakup tidak hanya penetapan garis batas, tetapi juga tata kelola kawasan dan aktivitas masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Melalui forum dialog dengan negara tetangga, pembahasan mengenai perbatasan diarahkan pada dua kepentingan yang berjalan beriringan, yakni menjaga kedaulatan wilayah dan mengembangkan kawasan. Pendekatan tersebut membuat pengelolaan perbatasan semakin terkait dengan mobilitas masyarakat, hubungan antarnegara, serta aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan.
