8 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengatakan citra BUMN di mata publik cenderung negatif akibat berbagai isu. Hal ini, menurutnya, disebabkan oleh ketidakterpaduan dalam pengelolaan antarlembaga BUMN yang menciptakan tantangan tersendiri.
“Dahulu BUMN itu kan tidak terkonsolidasi di dalam satu perusahaan. Ini yang menyulitkan kita,” ujar Dony dalam acara Outlook Ekonomi DPR di Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Dony menyampaikan, citra negatif BUMN selama ini muncul karena sejumlah kasus yang terus diingat masyarakat. Padahal, kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional sangat besar. “Sehingga yang diingat orang tentang BUMN itu selalu korupsi, tidak bayar vendor, gaji tidak dibayar, PHK karyawan—selalu hal yang negatif,” lanjutnya.
Faktanya, ucap Dony, BUMN memberikan kontribusi sekitar 25 persen terhadap total APBN setiap tahunnya, setara dengan Rp 500 triliun dalam bentuk pajak, PNBP, dan dividen negara. “Padahal sebelumnya BUMN memberikan kontribusi hampir 25 persen terhadap APBN kita. Ini yang tidak terkomunikasikan dengan baik,” ujarnya.
Sayangnya, menurut Dony, kontribusi besar ini sering tertutupi oleh isu-isu kecil yang justru lebih banyak mendapat perhatian publik. “Setiap tahun BUMN berkontribusi kurang lebih Rp 500 triliun kepada negara,” tegasnya.
Dony menjelaskan, selama ini kepemilikan BUMN berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bukan Kementerian BUMN, yang menyebabkan keterbatasan dalam pengelolaan dan alokasi sumber daya. “Selama ini BUMN bukan milik Kementerian BUMN, melainkan milik Kemenkeu,” jelasnya.
Struktur ini, ucap Dony, menciptakan ketidakseimbangan. BUMN yang sehat secara keuangan tidak dapat membantu BUMN lain yang sedang mengalami kesulitan. Contohnya, Bank Mandiri yang mencatatkan laba Rp 60 triliun tidak bisa menalangi utang vendor Istaka Karya sebesar Rp 200 miliar.
“Walaupun Bank Mandiri untung Rp 60 triliun, kita tidak bisa pakai untuk membayar vendor Istaka Karya yang hanya Rp 200 miliar,” jelasnya.
Dony menambahkan, kondisi tersebut memicu masing-masing BUMN membangun konglomerasi sendiri, yang menyebabkan inefisiensi. Contohnya, PT Telkom yang memiliki sekitar 200 anak usaha dengan lini bisnis mulai dari katering, air minum, dan lainnya.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah kini tengah melakukan restrukturisasi besar-besaran melalui pembangunan matriks pengelompokan BUMN. Di sektor logistik, 18 perusahaan berbeda akan dikonsolidasikan.
Hal serupa juga terjadi di sektor asuransi, di mana terdapat 15 perusahaan BUMN dengan spesialisasi berbeda. Konsolidasi ini diharapkan mampu menyederhanakan struktur menjadi lebih efisien.
Dalam 1–2 tahun ke depan, pemerintah menargetkan lebih dari 350 merger dan akuisisi yang akan menciptakan BUMN dengan skala yang lebih besar dan kompetitif. “Akan terjadi lebih dari 350-an merger dan akuisisi,” lanjut Dony.
Ia berharap langkah ini dapat menghasilkan BUMN yang lebih terintegrasi, seperti satu perusahaan besar di sektor logistik dan tiga perusahaan spesialis di sektor asuransi. “Kita punya satu logistics company, dan tiga insurance company saja,” ungkapnya.
Dony menegaskan transformasi ini akan meningkatkan daya saing BUMN tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global. Dengan skala yang lebih besar, BUMN dapat menjadi pemain utama di pasar internasional. “Dengan skala besar, kita punya kemampuan berkompetisi yang baik,” tuturnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga berencana memangkas jumlah BUMN secara signifikan, dari 888 menjadi kurang dari 200 perusahaan inti. Perusahaan hasil konsolidasi diharapkan memiliki daya saing yang kuat di pasar global. “Kita harapkan ini akan menjadi kurang dari 200 perusahaan yang skalanya besar,” jelasnya.
Proses restrukturisasi ini dilakukan melalui empat tahapan utama, dimulai dengan fundamental business review terhadap seluruh 888 BUMN, yang dijadwalkan selesai pada Oktober mendatang. “Kita sedang melakukan fundamental business review terhadap 888 BUMN secara komprehensif,” kata Dony.
