IMF Peringatkan Dampak Perang Tarif AS-Tiongkok Terhadap Perdagangan Global

Perang Tarif AS-Tiongkok makin panas. Piranti pelabuhan jadi ikut dipertentangkan. Sumber:Freepik

ShippingCargo.co.id, Jakarta — Kebijakan tarif baru Presiden Donald Trump berpotensi mengerem laju pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan global, menurut laporan terbaru World Economic Outlook dari Dana Moneter Internasional (IMF). Proyeksi terbaru ini menyoroti kekhawatiran bahwa perang dagang yang terus memanas—khususnya antara Amerika Serikat dan China—dapat mengguncang kestabilan sistem perdagangan dunia.

IMF memangkas proyeksi pertumbuhan perdagangan global 2025 menjadi 1,7 persen, turun drastis dari 3,2 persen pada estimasi Januari lalu. Pertumbuhan ekonomi global juga direvisi turun dari 3,3 persen pada 2024 menjadi 2,8 persen pada 2025. Amerika Serikat diprediksi menjadi negara OECD paling terdampak, dengan pertumbuhan ekonominya dipangkas dari 1,8 persen menjadi hanya 0,9 persen tahun depan.

Penurunan ini terjadi dengan asumsi bahwa pemerintah AS tetap pada rencana tarif saat ini, termasuk daftar tarif "resiprokal" terhadap hampir semua mitra dagang utama. Namun, ketidakpastian tetap tinggi karena Gedung Putih telah beberapa kali mengubah sikap terkait bundel akhir tarif yang akan diterapkan.

Menanggapi gejolak pasar awal pekan ini, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyampaikan kepada investor JP Morgan bahwa perang dagang dengan China “tidak berkelanjutan.” Bessent, seperti dilansir Maritime Executive, memprediksi akan ada deeskalasi dalam waktu dekat, meskipun belum ada pembicaraan resmi antara Trump dan Xi Jinping.

Sinyal ini memicu optimisme pasar; Dow Jones melonjak dan menutup kerugian besar dari hari sebelumnya.Di sisi lain, Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan bahwa saat ini ada 18 proposal dagang yang sedang dikaji, dan minggu ini saja akan digelar pertemuan dengan 34 negara. Namun, belum ada negosiasi formal AS–China.

Trump menambahkan bahwa AS dan Tiongkok akan bersikap “sangat ramah”, tapi tetap menekankan bahwa “mereka harus membuat kesepakatan atau mereka tidak akan bisa berdagang di AS.” Dengan tensi terus meningkat, sektor logistik dan pelayaran internasional juga dipaksa beradaptasi terhadap gangguan rantai pasok, lonjakan biaya impor, dan ketidakpastian jangka panjang.

Tiongkok, melalui Kementerian Perdagangannya, menyatakan bahwa pihaknya menolak segala bentuk kesepakatan bilateral yang “mengorbankan kepentingan Beijing.” Mereka bahkan mengancam negara manapun yang membuat perjanjian dagang dengan AS yang merugikan posisi Tiongkok, dengan menyebutnya sebagai “usaha bunuh diri diplomatik.”