7 hours ago
9
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jawa Tengah (Jateng), Suwardi, mengungkapkan, keberadaan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) belum cukup membantu penyerapan komoditas telur ayam. Dia mengatakan, masih banyak pula SPPG yang tidak membeli telur sesuai harga acuan penjualan (HAP).
Suwardi mengungkapkan, pada Juni 2026 lalu, asosiasi peternak bersama perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) sudah bersepakat soal penyerapan daging dan telur ayam oleh SPPG di Jateng. Dalam kesepakatan itu, SPPG bakal menyerap daging dan telur ayam langsung dari peternak dengan harga HAP.
Suwardi mengatakan, kesepakatan tersebut turut disaksikan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin. Namun, dia menyebut kesepakatan itu belum sepenuhnya dijalankan. “Tanggal 30 Juni (2026) kepala SPPG di wilayah Jawa Tengah yang du Semarang itu memberikan nota dinas menindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan itu. Tapi fakta di lapangan, memang para pengelola SPPG ini mereka yang berkuasa penuh karena mereka berinvestasi di situ, tidak mau mengikuti,” ujarnya ketika diwawancara, Selasa (11/8/2026).
Dia menambahkan, Kepala BGN Sudaryono sudah sempat menyampaikan agar SPPG dapat membeli telur ayam dengan harga Rp25 ribu per kilogram di kandang. “Faktanya jauh. Belinya Rp21-Rp22 ribu (per kilo) sudah diantar. Contoh di Kendal, per hari ini yang komitmen membeli di harga Rp26 ribu hanya beberapa dapur,” kata dia.
Oleh sebab itu, Suwardi menilai, kehadiran SPPG belum memberikan dampak signifikan dalam penyerapan komoditas telur ayam di Jateng. “Kejujuran dari kepala SPPG selaku abdi negara yang ditugaskan untuk mengawal itu, harus mempunyai otoritas untuk untuk melaksanakan tugas negara ini dengan baik,” ujarnya.
Suwardi mengingatkan, selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak, program MBG juga memiliki tujuan lain, yakni meningkatkan kesejahteraan para petani dan peternak lokal. Namun Suwardi belum melihat realisasi dari hal tersebut.
Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin mendorong adanya penyelidikan terkait praktik pembelian bahan baku di bawah HAP oleh SPPG. Hal itu disampaikan Yasin seusai menghadiri rapat koordinasi penyerapan bahan baku lokal untuk program MBG di Kantor Pemprov Jateng, Kota Semarang, pada 19 Juni 2026 lalu.
Dalam rapat tersebut, perwakilan peternak mengeluhkan soal SPPG yang membeli telur ayam di bawah HAP. Hal itu dinilai merugikan peternak. Terlebih harga pakan ternak telah melonjak signifikan.
Menanggapi hal tersebut, Taj Yasin menginginkan adanya penyelidikan terkait hal tersebut. "Kita mendengarkan dari peternak, petelur, dari asosiasi maupun di koperasi, ternyata ada pembelian di bawah harga acuan pemerintah. Nah ini yang harus kita selidiki," ujarnya.
Dia enggan menyalahkan pihak siapapun. "Yang penting adalah kita komitmen dari peternak dan asosiasi dari telur itu sudah komitmen, ke depan jangan ada seperti ini lagi. Itu yang penting," kata Yasin.
Yasin mengungkapkan, untuk meningkatkan serapan telur dan daging ayam, pihak koperasi, asosiasi, dan Badan Gizi Nasional (BGN) telah bersepakat soal penyajian menu MBG di Jateng. Dalam sepekan, telur dan daging ayam akan disajikan masing-masing sebanyak dua kali. "Maka SPPG-SPPG yang ada di Jawa Tengah harus menaati ini," ujar Yasin.
Dia menekankan bahwa seluruh SPPG di Jateng harus mengambil bahan baku MBG dari peternak dan petani di Jateng, baik yang tergabung dalam koperasi maupun asosiasi. "Termasuk asosiasi petelur maupun daging ayam," katanya.
Yasin menambahkan, harga pembelian bahan baku juga harus sesuai HAP. "Harga acuan pemerintah itu harus ditaati," ujarnya.
Dalam pertemuan di Kantor Pemprov Jateng pada 19 Juni 2026 lalu, Ketua KPUS Jateng, Suwardi, mengkritisi pembelian atau penyerapan telur oleh SPPG di bawah HAP. Dia menegaskan bahwa praktik tersebut merugikan kelompok peternak.
"Saya hanya ingin bertanya kepada pengelola MBG, khususnya koordinator, terkait dengan pembelian, kenapa ada SPPG yang komitmen beli telur Rp26 ribu (per kilogram), ada yang Rp21 ribu? Ada apa di dalamnya ini?" kata Suwardi
Dia mengaku telah menerima laporan yang produk telurnya dibeli di bawah HAP. KPUS Jateng memiliki 1.767 anggota peternak yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Dalam rapat tersebut, Suwardi mengaku dapat membeberkan SPPG-SPPG mana saja yang melakukan pembelian telur di bawah HAP.
"Yang saya pasok ada enam SPPG itu belinya Rp26 ribu, tidak pernah berubah. Tapi selain itu, sama-sama satu kecamatan, ada yang Rp21-Rp22 ribu. Kalau ini mau audit bersama, yang beli rendah ini dasarnya apa?" ucap Suwardi.
Dia menduga ada oknum-oknum yang bermain dalam pembelian telur oleh SPPG. "Jangan Kementerian Pertanian, Bapanas, sudah menetapkan HAP di kandang Rp26.500, SPPG, yang di situ mengelola uang negara, belinya Rp21-Rp22 ribu. Ada apa?" ujarnya.
"Coba kroscek masing-masing SPPG yang beli Rp22 ribu, dibayar oleh BGN berapa. Kalau seperti ini kejadiannya, tidak saling menghidupkan, tapi ini saling menginjak," tambah Suwardi.
Dia mempertanyakan, jika HAP diabaikan sedemikian rupa, siapa yang harus mematuhinya. Suwardi berharap hal tersebut dapat dibenahi. Apalagi saat ini biaya operasional yang harus ditanggung peternak melonjak mengingat naiknya harga pakan ternak.
"Kami berharap, kami tidak akan nuntut muluk-muluk, kondisi perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja. Hari ini dolar naik, harga pakan juga naik. Hari ini harga pakannya sudah naik berapa? Sudah naik empat kali dalam waktu dua bulan. HAP-nya tidak berubah, malah harganya turun," ucap Suwardi.
Dia berharap harga telur dapat dibuat Rp26.000 per kilogram untuk program MBG. "Ini belum HAP, karena HAP-nya kan Rp26.500. Jadi saling menjaga agar peternak ini hidup, kebutuhan dari pemerintah penyaluran MBG yang HET-nya di BGN itu Rp30 ribu untuk telur. Kalau saya masuk Rp26 ribu masih sisa Rp4.000. Asal tidak diambil oleh koperasinya pemegang MBG. Karena apa? Hari ini yang bermain-main di MBG itu koordinator mungkin tahu, tapi pura-pura tidak tahu," katanya.
Menurut Suwardi, yayasan SPPG turut mendirikan koperasi untuk kebutuhan pasokan bahan baku. "Kalau mau cek-cekan, buka semuanya. Yang untung adalah mereka-mereka ini, yang menekan harga di pasar adalah koperasi yang dibikin oleh pengelola MBG," ujarnya.
Berita Lainnya
