3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Langkah ini diambil untuk memperkuat tata kelola, akuntabilitas, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Penegasan itu disampaikan Menhub dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa. Ia menekankan bahwa setiap rekomendasi harus diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang jelas.
"Setiap rekomendasi BPK harus diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang jelas agar tata kelola semakin kuat dan temuan yang sama tidak kembali muncul pada pemeriksaan berikutnya," kata Menhub Dudy.
Pertahankan Opini WTP 13 Kali Berturut-turut
Pada kesempatan yang sama, Kemenhub kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-13 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan Kemenhub sejak tahun 2013.
Menurut Menhub, pencapaian ini menegaskan komitmen kementeriannya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenhub yang telah bekerja keras menjaga kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan.
"Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar aturan di pemerintahan," ujarnya.
Menhub menegaskan bahwa capaian ini membawa tanggung jawab yang lebih besar, yakni kepercayaan yang harus dijaga. Kepercayaan tersebut dapat dijaga melalui disiplin dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, pencatatan, hingga pelaporan.
Prioritas Perbaikan dan Tindak Lanjut Rekomendasi
Dudy juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan secara independen, cermat, dan profesional. Ia meminta seluruh jajaran di lingkungan Kemenhub untuk segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan.
"Laporan hasil pemeriksaan yang kita terima hari ini harus segera diterjemahkan menjadi rencana kerja yang nyata," tegasnya.
Prioritas perbaikan Kemenhub mencakup penguatan sistem pengawasan internal, perbaikan tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), peningkatan pengelolaan belanja dan kontrak, pemutakhiran pengelolaan aset dan persediaan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Hingga semester I 2026, Kemenhub telah menindaklanjuti 88,23 persen rekomendasi BPK RI sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Kemenhub akan terus menyelesaikan rekomendasi yang masih tersisa dengan menetapkan penanggung jawab, batas waktu, dokumen pendukung, serta target hasil yang jelas.
Dukung Pemeriksaan Kinerja Semester II 2026
Pada kesempatan yang sama, Kemenhub menerima tim pemeriksa BPK RI yang akan melaksanakan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada semester II 2026. Pemeriksaan tersebut antara lain mencakup dukungan program ketahanan energi, pengelolaan sumber daya Badan Layanan Umum di lingkungan BPSDMP, pelayanan buku pelaut, pengelolaan PNBP sektor penerbangan, pembangunan dan pemanfaatan Pelabuhan Patimban, serta pengelolaan aset pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Kemenhub berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap seluruh proses pemeriksaan dengan menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. Komunikasi yang terbuka dan kooperatif dengan tim pemeriksa juga akan terus dibangun.
Hasil pemeriksaan diharapkan menjadi masukan konstruktif untuk terus memperkuat tata kelola sektor transportasi. Hal ini sekaligus memastikan program dan anggaran pemerintah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
"Kepada seluruh insan Kemenhub, teruslah menjaga integritas, profesionalisme, dalam menjalankan tugas. Ingat selalu bahwa kepercayaan publik dibangun dari ketertiban dan kejujuran dalam pekerjaan sehari-hari," kata Menhub.
Turut hadir dalam kegiatan itu Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, dan para pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemenhub dan BPK RI.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
