14 hours ago
13
Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Namanya Mohammad Rafiq. Usianya 78 tahun. Suaranya sudah pelan, tubuhnya renta, tetapi selama puluhan tahun ia tetap setia menaiki tangga masjid tua Kamal Maula di Dhar, India Tengah, untuk mengumandangkan adzan.
Lima puluh tahun lamanya ia menjadi muadzin. Sebelum dirinya, sang kakek, Hafiz Naziruddin, sudah lebih dulu menjaga masjid itu sejak masa India belum merdeka dari Inggris. Tapi hari ini mereka menangis keras tak bisa shalat Idul Adha di sana.
Bayangkan. Sebuah keluarga menjaga suara adzan lintas generasi, seperti orang menjaga nyala lampu minyak sejarah. Lalu Jumat itu datang seperti palu godam yang diketukkan bukan ke meja hukum, tetapi ke dada manusia.
Pengadilan Tinggi Madhya Pradesh belum lama ini memutuskan bahwa kompleks Kamal Maula bukan lagi sekadar masjid tua abad pertengahan, melainkan situs kuil Hindu untuk Dewi Vagdevi, gelar bagi Dewi Saraswati dalam tradisi Hindu, pada era Dinasti Paramara sekitar abad ke-11 hingga ke-13.
Di ruang persidangan yang memperkokoh islamopobia di India, perkara itu berkembang jauh melampaui sengketa bangunan tua. Sidang demi sidang berubah menjadi pertarungan tentang siapa yang berhak menulis ulang sejarah India.
Pihak Muslim menghadirkan dokumen resmi pemerintah kolonial Inggris tahun 1935 yang secara eksplisit menyebut Kamal Maula sebagai masjid dan menegaskan bahwa shalat Jumat tetap diperbolehkan di sana.
Mereka juga mengingatkan adanya kesepakatan tahun 2003 dengan Archaeological Survey of India (ASI), yang selama ini membagi penggunaan situs: umat Hindu beribadah setiap Selasa, sementara umat Islam melaksanakan shalat Jumat.
Bagi komunitas Muslim Dhar, pengaturan itu memang tidak ideal, tetapi setidaknya masih menyisakan pengakuan bahwa tempat itu adalah masjid hidup, bukan reruntuhan mati.
Namun suasana sidang berubah ketika laporan survei ASI dijadikan tulang punggung utama gugatan pihak Hindu nasionalis. Pengadilan menerima argumentasi bahwa struktur di kompleks Bhojshala memiliki jejak kuil Hindu kuno yang didedikasikan kepada Dewi Vagdevi.
Yang menarik, nama “Bhojshala” sendiri dikaitkan dengan Raja Bhoja, penguasa Paramara yang dalam tradisi Hindu dikenal sebagai pelindung ilmu pengetahuan dan sastra. Narasi tentang “kuil Dewi ilmu” pun dibangun, kemudian menjadi dasar tuntutan politik serta hukum untuk mengklaim kembali situs tersebut.
Dari sinilah perdebatan menjadi sangat panas. Para pengacara Muslim mempertanyakan metodologi survei tersebut: bagaimana artefak ditafsirkan, bagaimana prasasti dibaca, bahkan bagaimana kesimpulan sejarah ditarik.
Mereka menuduh ASI tidak lagi berdiri sebagai lembaga ilmiah independen, melainkan terlalu tunduk pada tekanan politik Hindutva yang sedang dominan di India.
Sejumlah akademisi juga mengkritik survei itu karena dianggap tidak memenuhi standar riset sejarah internasional dan terlalu dipenuhi asumsi ideologis.
Perdebatan semakin dramatis ketika pihak Hindu meminta pengadilan mendukung pemulangan patung Dewi Vagdevi dari British Museum di London. Patung marmer putih itu disebut sebagai bukti bahwa kompleks Bhojshala dahulu adalah kuil Hindu besar.
Tetapi pengacara Muslim membalas dengan menunjukkan catatan British Museum sendiri yang menyebut artefak itu ditemukan di reruntuhan istana kota Dhar, bukan di lokasi masjid Kamal Maula.
Bahkan peta lama yang menyertai arsip kolonial memperlihatkan bahwa “Kamal Maula Mosque” dan “City Palace” adalah dua lokasi berbeda. Dengan nada geram, salah satu pengacara Muslim menyebut klaim lawannya sebagai “kebohongan terang-terangan yang dipoles menjadi sejarah”.
Yang paling menggetarkan justru bukan argumen hukumnya, melainkan atmosfer batinnya. Di ruang sidang itu terasa bahwa bukti sejarah perlahan sengaja dikalahkan oleh gelombang keyakinan kolektif.
Kata-kata seperti “kehormatan Hindu”, “pemulihan peradaban”, dan “warisan leluhur” berkali-kali muncul lebih kuat daripada pembacaan arsip atau kehati-hatian akademik.
Pengadilan seperti berdiri di antara dua tekanan besar: hukum positif di satu sisi, dan arus mayoritarianisme politik di sisi lain.
Ketika akhirnya hakim memutuskan situs itu sebagai kuil Hindu dan menyarankan Muslim mencari lahan alternatif untuk membangun masjid baru, banyak orang merasa bahwa yang sedang diputus bukan sekadar status bangunan, tetapi juga posisi minoritas Muslim dalam imajinasi India modern.
Di titik inilah pengadilan terasa bukan lagi sekadar arena hukum, melainkan panggung perebutan ingatan nasional. Hingga akhirnya Pengadilan Tinggi Madhya Pradesh bikin keputusan yang memihak penguasa.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
