13 hours ago
13
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ratusan organisasi masyarakat sipil, aktivis, akademisi, dan tokoh intelektual se-Tanah Air akan berkumpul di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu 30 Mei 2026, dalam Konferensi Republik: Meneguhkan Civil Society Pilar Republik.
Konferensi ini merupakan konsolidasi nasional berbagai elemen masyarakat sipil, menghadirkan ruang refleksi untuk berbagai pikiran yang selama ini tersebar di berbagai sudut gerakan. Dipertemukan, dipertegas, dan diubah menjadi kehendak kolektif yang terorganisir.
Ketua Umum Panitia Konferensi Republik, Sudirman Said, menegaskan bobot sejarah dari pertemuan ini. "Forum ini sejatinya meneruskan panggilan sejarah. Republik ini digerakkan kehadirannya oleh civil society jauh sebelum negara hadir. Makanya, kerapatan civil society harus kembali dihadirkan sebagai poros yang turut aktif berkontribusi bagi hitam-putihnya Republik," kata Sudirman dalam keterangan yang dikutip Sabtu (30/5/2026).
Sejarah mencatat, imbuh Sudirman, masyarakat sipil yang sebagian besar dipimpin kaum cerdas-tercerahkan selalu menjadi suluh terdepan bagi rakyat dan perubahan zaman, bahkan penggerak utama menuju kemerdekaan. Padahal kemunculan mereka unintended consequences dari Politik Etis. Lebih-lebih, mereka minoritas sekali di tengah rakyat Indonesia yang kala itu belum banyak yang melek huruf.
Kontribusi mereka bukan saja sebagai agen pencerah, tapi yang lebih utama ialah pewakafan diri dan keteladanan laku konkret. Sudirman memaparkan, berkat gerakan masyarakat sipil itulah bangsa ini terus naik kelas. Tonggak-tonggaknya hampir serupa "siklus 20 tahunan".
"Mari kita cermati. Sebermula adalah tonggak 'Berbangsa' (1908), diikuti 'Bersatu' (1928), lalu 'Merdeka' (1945), 'Membangun' (1966), hingga tiba saatnya 'Berdemokrasi' (1998). Setelah 'Berdemokrasi', sepantasnyalah negeri ini makin naik kelas. Pertanyaannya, apakah hari-hari ini negeri kita sedang naik kelas?"
Sekretaris Umum Panitia, Yanuar Nugroho mengingatkan tantangan hari ini menuntut cara berbeda dari masa Reformasi 1998. "Dulu kita bersatu tentang apa yang tidak kita mau. Hari ini kita berhadapan dengan oligarki yang bekerja lewat hukum, regulasi, dan kendali narasi — jauh lebih licin.’’
Masyarakat sipil, menurut dia, mesti mulai memikirkan infrastruktur yang menyambungkan berbagai kelompok agar saling tahu, kenal, dan bergerak bersama. Republik ini tak kurang warga yang peduli tetapi ia butuh penghubung yang menyatukannya.
Dalam kerangka pikir itulah Konferensi Republik dirancang. Forum sehari penuh yang berlangsung di kampus UGM ini akan dibuka dengan pidato pembuka oleh Wakil Rektor UGM, Arie Sujito, dilanjutkan keynote address oleh Prof Komaruddin Hidayat.
Ketua Dewan Pers itu akan meletakkan dasar-dasar pandangan tentang relasi antara civil society dan kekuasaan dalam konteks krisis hari ini. Setelah itu, konferensi bergerak ke sesi pleno yang membahas empat dimensi krisis secara bersamaan.
Yakni: krisis representasi demokrasi, ketimpangan ekonomi dan pelemahan basis sosial, anatomi pelemahan institusi strategis, serta fragmentasi sosial dan depolitisasi publik.
Tujuh panel paralel kemudian akan mendalami tema-tema yang lebih spesifik. Yakni: model institusionalisasi partisipasi publik, strategi konsolidasi nasional civil society, keadilan ekonomi dan demokrasi ekonomi, supremasi hukum dan anti-korupsi, krisis ekologi dan batas-batas pertumbuhan, demokratisasi pengetahuan, hingga model kewargaan aktif dan deliberatif.
Puluhan pembicara diagendakan hadir, berasal dari pelbagai latar belakang: akademisi, praktisi hukum, ekonom, aktivis gerakan, hingga pemimpin lembaga sipil. Mereka antara lain Jaleswari Pramodhawardani (Lab 45), Andi Widjajanto (eks-Gubernur Lemhannas), Arie Sujito (Sosiolog FISIPOL UGM), Romo Leo Kleden (IFTK Ledalero), Alissa Wahid (Jaringan Gusdurian).
Selain itu, Prof Zainal Arifin Mochtar (Guru Besar HTN UGM), Bhima Yudhistira (CELIOS), Titi Anggraini (Perludem), Victoria Fanggidae (The Prakarsa), Chandra Hamzah (eks-Komisioner KPK), dan Yanuar Nugroho (Nalar Institute).
Konferensi ditutup sambutan Prof Dr Baiquni (Ketua Dewan Guru Besar UGM) dan Gita Wirjawan (Visiting Scholar Stanford University) yang akan membuka cakrawala pentingnya membangun komunitas epistemik masyarakat sipil lintas-bangsa di Asia Tenggara.
Penyelenggara konferensi menegaskan tema "Meneguhkan Civil Society Pilar Republik" bukan slogan seremonial. Gerakan masyarakat sipil selama ini kerap berhenti pada ekspresi dan aspirasi tapi tak banyak yang terkonversi menjadi kekuatan yang mengikat arah keputusan dan aksi.
Karena itu, Konferensi Republik diikhtiarkan untuk menghasilkan dua hal konkret: rumusan bersama tentang peran civil society sebagai pilar Republik, dan langkah-langkah konkret pascakonferensi.
