Pasang Surut Relasi Sunni dan Syiah: Dari Taqrib Hingga Konflik Lalu Ta’ayush (II)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dar at-Taqrib bayna al-Madzahib al-Islamiyyah (Lembaga Pendekatan Antar Mazhab Islam) sempat didirikan di Kairo pada tahun 1947. Untuk melawan kolonialisme Barat dan mencegah berdirinya Israel pasca Perang Dunia ke-2, mutlak diperlukan persatuan dan pendekatan hubungan Sunni-Syiah.

Dar at-Taqrib didirikan melalui kerja sama ulama Sunni dan Syiah. Empat ulama yang secara berturut-turut menjabat sebagai Grand Syekh al-Azhar bergabung di dalamnya: Muhammad Mustafa al-Maraghi, Mustafa ‘Abd ar-Raziq, ‘Abdul Majid Salim, dan Mahmud Syaltut. Turut bergabung pula pemimpin Ikhwanul Muslimin di Mesir Hasan al-Banna dan Haj Amin al-Husaini, Mufti Palestina.

Dari kalangan ulama Syiah, bergabung tokoh-tokoh besar seperti: Muhammad Taqi al-Qummi, Muhammad Husain Kashif al-Ghitha’, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Husain al-Burujirdi.

Lembaga ini menerbitkan majalah Risalat al-Islam sebagai corong resminya, dengan menjadikan firman Allah: “Sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.” (QS. al-Anbiya: 92) sebagai slogannya, sebagai ekspresi tujuan menyatukan umat Islam lintas mazhab dan menyampaikan risalah Islam yang satu kepada umat manusia.

Banyak tokoh pemikiran dan sastra menulis di majalah ini, di antaranya: Muhammad Abu Zahrah, Muhammad al-Madani, Ahmad Amin, Abbas al-‘Aqqad, dan Muhammad Farid Wajdi.

Majalah ini terbit sebanyak 60 edisi sebelum akhirnya berhenti, disusul penutupan Dar at-Taqrib sendiri pada tahun 1979 melalui keputusan politik rezim Anwar Sadat, pasca Revolusi Islam Iran dan memburuknya hubungan Mesir–Iran hingga putus total.

Dari Taqrib Menuju Konflik

Setelah penutupan Dar at-Taqrib, arah sejarah bergerak menuju konflik, dipicu oleh faktor politik, latar psikologis, perbedaan fikih, dan perbedaan teologis. Perang delapan tahun antara Irak dan Iran (1980-1988) pasca Revolusi Khumaini, memperdalam jurang konflik mazhab. Rezim-rezim Teluk yang ketakutan terhadap “aliran revolusi Iran” turut menyulut api fitnah sektarian.

Runtuhnya rezim Saddam Hussein pada 2003, disusul gelombang Arab Spring pada 2011-2013, serta konflik regional Saudi–Iran pada 2012-2024, menciptakan lingkungan subur bagi bangkitnya monster fitnah mazhab. Ribuan nyawa, miliaran dana, dan berton-ton senjata dan bom dituangkan ke dalam tungku konflik.

Akibatnya, ekstremis dari kedua belah pihak menemukan pembenaran: Syiah dicap “Rafidhah Kafir”, Sunni dicap “Nawashib Jahat”. Ekstremis etnis menghidupkan kembali “syu‘ubiyyah Persia” dan “fanatisme Arab”.

Celakanya lagi muncul narasi jahat sejak tahun 2007: Hamas adalah syi’ah dan proxi Iran yang haram didukung kaum Muslimin Ahlusunnah. Bahkan ada yang bersikap: lebih baik normalisasi dengan zionis Israel daripada masuk poros resistensi Hamas yang didukung Iran dan Hizbullah.

Terakhir narasi Ikhwanul Muslimin adalah pro-syi’ah hingga layak ditetapkan sebagai organisasi teroris di Mesir, Yordania dan Libanon. Mungkin saja Donald Trump ambil keputusan itu karena desakan Israel yang kewalahan melawan narasi ‘resistence’ Palestina yang mendapat dukungan luas publik internasional.

Hasil akhirnya: upaya persatuan dan pendekatan merosot, sementara konflik dan perpecahan antara Sunni dan Syiah semakin menguat, yang tentu saja menguntungkan penjajah Israel.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.