Di Simpang Dunia

Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bayangkan satu negeri yang dalam sepekan tampak seperti sedang “berkhianat” kepada semua pihak — atau justru setia kepada semuanya sekaligus. Indonesia meneken kerja sama militer dengan Amerika Serikat, lalu terbang ke Moskow bertemu Vladimir Putin.

Di saat yang sama, membeli sistem rudal BrahMos — produk kolaborasi Rusia–India — sambil berbisik menangguhkan keterlibatannya dalam Board of Peace yang digagas Donald Trump. Ini bukan naskah film mata-mata. Ini Indonesia, edisi 2026.

Sekilas, semua yang dimainkan Presiden Prabowo Subianto akhir-akhir ini tampak seperti kebingungan akut. Seperti sopir angkot yang menarik setir ke kiri dan kanan sekaligus — dan anehnya, tetap melaju.

Tapi tunggu dulu. Dalam ilmu hubungan internasional, ada satu istilah yang menjelaskan semua gerakan ini dengan dingin, tenang, dan nyaris tanpa emosi: hedging.

Dalam literatur kontemporer, hedging dipahami sebagai strategi menyeimbangkan risiko tanpa harus sepenuhnya beraliansi. Bukan galau. Bukan plin-plan. Ini seni bertahan hidup di dunia yang tak lagi punya satu pusat gravitasi.

Masalahnya, banyak orang masih membaca dunia dengan kacamata lama: seolah setiap negara harus memilih kubu, seperti memilih klub sepak bola — sekali masuk, harus setia seumur hidup.

Padahal dalam dunia multipolar hari ini, logika itu mulai usang. Negara-negara tidak lagi mencari “rumah”, tapi “alat”. Mereka tidak lagi bergabung untuk tunduk, tapi untuk memanfaatkan.

Di sinilah sering terjadi salah paham paling klasik: ketika sebuah negara seperti Indonesia masuk ke satu forum atau blok, misalnya BRICS, publik buru-buru mengira itu tanda kesetiaan. Padahal bisa jadi itu hanya langkah kalkulasi.

Para analis seperti Andrew Korybko sudah lama mengingatkan: mengira BRICS sebagai aliansi militer itu seperti mengira arisan ibu-ibu sebagai latihan militer cadangan.

Anda tahu, istilah BRIC pertama kali dipopulerkan oleh ekonom Goldman Sachs, Jim O’Neill, di awal 2000-an—merujuk pada Brazil, Russia, India, dan China sebagai kekuatan ekonomi baru yang sedang naik daun. Afrika Selatan datang belakangan, melengkapi akronim itu menjadi BRICS.

BRICS sejak awal adalah alat koordinasi finansial — bukan NATO versi Timur. Bahkan Rusia sendiri, melalui sherpa-nya, menegaskan hal itu. Artinya, ketika Indonesia masuk BRICS, ia tidak menyerahkan kunci kedaulatan ke Beijing atau Moskow. Ia hanya menambah satu laci baru di lemari strategi nasionalnya.

Di sinilah kita mulai melihat pola. Indonesia bukan sedang memilih jalan. Indonesia sedang membuka semua jalan, sambil memastikan tidak ada pintu yang bisa dikunci dari luar.

Metaforanya sederhana: Indonesia bukan bidak catur. Ia adalah pemain yang memegang dua papan sekaligus. Di satu papan, ia bermain dengan Washington — mendapat akses teknologi militer mutakhir, dari drone hingga sistem bawah laut.

Di papan lain, ia bertransaksi dengan Moskow dan New Delhi. Tujuannya jelas, untuk mengakumulasi daya gentar melalui rudal supersonik yang bisa mengunci Selat Malaka seperti gembok raksasa di leher perdagangan global.

Dan Selat Malaka itu sendiri bukan sekadar jalur laut. Ia adalah “keran oksigen” bagi ekonomi dunia, terutama Tiongkok. Sekitar 80 persen impor energi China melintas di sana. Artinya, siapa yang menguasai Malaka, tidak sekadar menjaga perairan — ia menggenggam denyut nadi industri global.

Indonesia, dengan geografinya yang seperti sabuk pengaman di leher selat itu, tiba-tiba bukan lagi negara berkembang biasa. Ia berubah menjadi “penjaga gerbang” yang diam-diam menentukan siapa bisa bernapas, dan siapa yang tersedak. Dan dalam dunia energi, tersedak itu bukan metafora — itu krisis.

Namun permainan ini tidak lahir kemarin sore. Ia adalah warisan panjang sejak 1945: politik luar negeri "bebas aktif". Sebuah prinsip yang sering disalahpahami sebagai netralitas, padahal lebih tepat disebut sebagai “kebebasan untuk tidak dikurung”.

Indonesia belajar dari sejarah panjang — dari kolonialisme Belanda, tekanan Perang Dingin, hingga krisis finansial Asia — bahwa terlalu dekat pada satu kekuatan adalah cara tercepat untuk kehilangan kedaulatan.

Dalam bahasa yang lebih puitis, Indonesia adalah anak yang tumbuh di tengah dua raksasa yang sering bertengkar. Ia belajar satu hal penting: jangan berdiri terlalu dekat dengan salah satu, tapi pastikan keduanya tahu bahwa Anda tidak bisa diabaikan.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.