1 day ago
10
Home > Nasional Saturday, 08 Mar 2025, 17:42 WIB
Jamil pun mencontohkan kasus pagar laut di Tangerang yang diharapkan tetap berjalan walaupun Aguan hadir dalam pertemuan dengan Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan delapan pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (06/03/2025). (Foto: BTMI Setpres)RUZKA-REPUBLIKA NETWORK - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga menyoroti pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan konglomerat terkemuka tanah air yang layak diapresiasi karena memenuhi prinsip keterbukaan.
Namun menurut pengamat yang kerap disapa Jamil ini, hal itu sangat berbeda dengan yang dilakukan Joko Widodo saat menjadi presiden. Jokowi cenderung melakukan pertemuan dengan konglomerat secara tertutup.
"Akibatnya, muncul spekulasi negatif terhadap hubungan Jokowi dengan konglomerat. Masyarakat menilai hubungan Jokowi dengan konglomerat lebih dominan pada kepentingan pribadi, baik politik maupun ekonomi," jelasnya.
Berbeda halnya dengan pertenuan Prabowo dan para konglomerat di Istana, lebih banyak dinilai untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Setidaknya pertemuan itu dinilai untuk memperbaiki ekonomi dan tenaga kerja di tanah air.
"Jadi, sebagian masyarakat menilai pertemuan Prabowo dan para konglomerat lebih positif. Prabowo melakukan pertemuan itu mengajak konglomerat untuk bersama membangun bangsa dan negara," tandas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.
Meski begitu, pertemuan Prabowo dengan konglomerat diharapkan tidak menumpulkan upaya penegakan hukum di tanah air. Sebab, Prabowo sudah berulang kali menegaskan akan membasmi para koruptor ke akar-akarnya.
Jamil pun mencontohkan kasus pagar laut di Tangerang yang diharapkan tetap berjalan walaupun Sugianto Kusuma (Aguan) hadir dalam pertemuan dengan Prabowo. Begitu juga kasus hukum lainnya yang melibatkan pengusaha, termasuk para konglomerat.
"Jadi, pengungkapan kasus pagar laut seyogyanya tidak hanya berhenti pada kepala desa. Prabowo melalui aparat hukum harus memproses semua pihak yang terlibat dalam pemagaran laut di Tangerang," imbuh Jamil.
Perlu pula diingatkan bahwa Prabowo juga harus waspada terhadap para konglomerat. Sebab, pengusaha tidak akan begitu saja mau diajak bekerjasama bila tidak ada keuntungan yang diperolehnya.
Pengusaha juga akan meminta win win solution. Hal inilah yang perlu dicermati Prabowo agar tak masuk perangkap pengusaha.
"Jadi, keterbukaan Prabowo bertemu para konglomerat layak diapresiasi. Hanya saja, Prabowo tak boleh surut dalam penanganan kasus hukum yang melibatkan para konglomerat. Dengan begitu, pertemuan Prabowo dengan konglomerat benar-benar dapat membantu penanganan ekonomi dan peningkatan tenaga kerja di tanah air," pungkasnya. (***)
