REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR, – Dua tokoh seni terkemuka Bali, Prof. Dr. I Made Bandem dan Prof. Dr. I Wayan Dibia, mengusulkan agar Pesta Kesenian Bali (PKB) dievaluasi secara menyeluruh setiap periode kepemimpinan. Usulan ini disampaikan sebagai alternatif atas wacana penyelenggaraan PKB yang sempat diusulkan menjadi dua tahun sekali.
Dalam Diskusi Budaya PWI dan Kawiya PKB 2026 di Denpasar, Jumat, Prof Bandem menegaskan bahwa evaluasi per periode lebih tepat karena PKB memiliki dasar hukum berupa peraturan daerah (perda). "Setiap satu periode minimal PKB ini kita perlu evaluasi, perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga hasilnya karena PKB ini didasari atas perda, dibuat tim evaluasi, melihat juga fenomena perkembangan kesenian kita," ujarnya.
Seniman senior yang juga kurator PKB itu kurang sepakat jika solusi untuk mengatasi kejenuhan adalah mengubah jadwal tahunan menjadi dwi tahunan. Pasalnya, banyak seniman hebat Bali yang mengantre untuk mendapatkan kesempatan tampil di panggung bergengsi tersebut.
"Sejak lama ada usulan seperti itu, tapi sekarang kita menghadapi dunia yang global, dunia media sosial, PKB satu tahun sekali saja anak-anak sudah mencari cara belajar, sudah terampil, sehingga mestinya PKB tiap tahun menjadi lembaga riset tentang kesenian Bali," tegas Prof Bandem.
Analisis Minat Masyarakat
Untuk menjawab narasi bahwa PKB monoton, Prof Bandem menyarankan agar penyelenggara menganalisa sajian-sajian yang sesuai dengan minat masyarakat terkini. Ia mencontohkan fenomena pada PKB 2026, di mana penampilan barong ket viral dan membuat panggung Ardha Candra Taman Budaya Bali penuh sesak. Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana pergelaran baleganjur justru mendapat perhatian terbesar.
Melihat dinamika tersebut, tokoh seni itu mengusulkan adanya pembaharuan dalam menggali potensi seni. Salah satu ide yang mencuat adalah musikalisasi puisi yang dipadukan dengan alat musik tradisional Bali. Proses rekonstruksi kesenian tradisi yang hampir punah juga dinilai semakin banyak, sehingga fokus utama ke depan adalah memastikan peningkatan kualitas agar pesta seni terus berjalan.
Kebutuhan Pusat Kebudayaan Baru
Salah satu poin penting yang disoroti kurator adalah keberadaan Pusat Kebudayaan Bali, kawasan yang sedang dibangun Pemprov Bali untuk mewadahi PKB di masa depan. Selama 48 tahun, festival seni tahunan terbesar di Bali ini didominasi oleh Taman Budaya Art Centre yang memiliki panggung dan area sangat terbatas. Dibutuhkan ruang lebih luas untuk menampilkan lebih banyak ragam kesenian. Pemanfaatan kawasan baru ini diharapkan menjadi salah satu solusi dari hasil evaluasi PKB 2026.
Prof Dibia menambahkan, evaluasi Pesta Kesenian Bali dapat dibagi dalam periode-periode kepemimpinan yang selama ini mengatur regulasi. Periode pertama dimulai pada masa Gubernur Bali almarhum Prof. Ida Bagus Mantra sebagai pencetus PKB yang meletakkan fondasi pelestarian dan pengembangan seni budaya Bali melalui festival tahunan.
Selanjutnya, periode pada masa kepemimpinan almarhum Ida Bagus Oka lebih menitikberatkan pada konsolidasi dan penataan identitas budaya Bali. Lalu era Dewa Made Beratha di mana PKB berkembang dengan pelibatan masyarakat yang semakin luas, membuka ruang partisipasi seniman, komunitas, dan generasi muda.
Periode berikutnya berlangsung pada masa Gubernur Made Mangku Pastika yang memperkuat fungsi PKB sebagai sarana diplomasi budaya melalui berbagai festival seni dan penguatan jejaring kebudayaan. Pada periode Gubernur Wayan Koster, PKB diarahkan untuk membangun ekosistem budaya yang berkelanjutan melalui penguatan regulasi, perlindungan adat, tradisi, seni, dan budaya Bali.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara

3 hours ago
3
















































