16 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Saran Presiden Donald Trump agar negara-negara mengirimkan kapal perang mereka bersama pasukan angkatan laut AS untuk menjaga Selat Hormuz tetap “terbuka dan aman” tidak menghasilkan komitmen langsung. Hal ini meski Trump telah mengeluarkan senjata andalannya, yakni ancaman-ancaman.
Selat itu dibatasi Iran setelah AS-Israel menggelar agresi militer ilegal ke negara itu pada 28 Februari lalu. Penutupan selat itu kemudian memicu kenaikan harga minyak bumi yang dalam jangka panjang bakal menghancurkan perekonomian dunia
Trump pada Ahad menyebut langsung nama-negara yang ia undang mengamankan Selat Hormuz. Diantaranya China, Prancis, Jepang, Korea Selatan. dan Inggris.
Dia juga mengeluarkan peringatan kepada sekutunya dalam sebuah wawancara di FT, mengatakan bahwa NATO menghadapi masa depan yang “sangat buruk” jika tak mau membantu AS membuka selat Hormuz.
“Sudah sepantasnya orang-orang yang mendapat manfaat dari selat ini membantu memastikan tidak ada hal buruk yang terjadi di sana,” kata Trump kepada surat kabar tersebut.
Menteri Energi AS Chris Wright mengatakan kepada penyiar NBC pada hari Ahad bahwa dia telah “berdialog” dengan beberapa negara yang disebutkan Trump dan dia berharap China “akan menjadi mitra konstruktif” dalam membuka kembali Selat Hormuz.
Namun tersebut belum memberikan janji apa pun. Liu Pengyu, juru bicara Kedutaan Besar China di AS, mengatakan bahwa “semua pihak mempunyai tanggung jawab untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan tanpa hambatan”.
Ia juga mengatakan China akan “memperkuat komunikasi dengan pihak-pihak terkait” untuk melakukan deeskalasi.
Prancis sebelumnya mengatakan pihaknya sedang mengerjakan kemungkinan misi internasional untuk mengawal kapal-kapal melalui selat tersebut, namun menekankan hal itu harus dilakukan ketika “keadaan memungkinkan”, yakni saat pertempuran telah mereda.
Menteri Luar Negeri Federal Jerman Johann Wadephul mengatakan dia “skeptis” dengan rencana tersebut. Dia mengatakan kepada televisi ARD: “Apakah kita akan segera menjadi bagian aktif dalam konflik ini? Tidak.”
Jepang pada Ahad mengatakan bahwa ambang batas bagi Tokyo untuk mengirim kapal perangnya guna membantu melindungi Selat Hormuz “sangat tinggi”.
“Saya menganggap ambang batas pengiriman kapal angkatan laut ke wilayah tersebut berdasarkan undang-undang Jepang yang berlaku sangat tinggi,” kata Takayuki Kobayashi, kepala kebijakan Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang, menurut lembaga penyiaran publik NHK.
“Secara hukum, kami tidak mengesampingkan kemungkinan tersebut, namun mengingat situasi konflik yang sedang berlangsung saat ini, saya yakin ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati,” tambah Kobayashi.
Inggris juga mempertimbangkan untuk mengirim kapal dan drone pemburu ranjau ke Timur Tengah dalam upaya membuka kembali Selat Hormuz, Menteri Energi Inggris, Ed Miliband.
Miliband mengatakan bahwa para menteri sedang mempertimbangkan semua opsi untuk membantu membuka kembali selat tersebut. "Sangat penting bagi kami untuk membuka kembali Selat Hormuz. Dan kami telah membicarakan hal ini dengan sekutu kami, termasuk AS," katanya.
Dia menambahkan: "Ada berbagai cara yang bisa kami lakukan untuk berkontribusi, termasuk dengan drone pemburu ranjau. Semua hal ini sedang dipertimbangkan bersama dengan sekutu kami... Opsi apa pun yang dapat membantu membuka kembali selat tersebut sedang dipertimbangkan.”
