14 hours ago
10
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Akses internet mulai mengubah aktivitas pendidikan di wilayah terpencil, termasuk di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Koneksi internet tidak hanya membuka akses informasi bagi siswa dan guru, tetapi juga membantu sekolah menjalankan pembelajaran, administrasi, hingga berbagai asesmen berbasis digital.
Kepala SMAN 1 Titehena Konrardus Kudarto mengatakan kondisi sekolahnya berubah setelah memperoleh dukungan infrastruktur internet dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sebelumnya, sekolah tersebut berada di wilayah blank spot sehingga akses internet sangat terbatas.
“2016 ketika saya jadi kepala sekolah itu, sekolah tepat di desa tempat sekolah berdiri itu titik blank spot itu, tidak ada sinyal. Ada sinyal hanya tempat-tempat tertentu yang munculnya bisa 4G, bisa di atas pohon. Tapi hampir semua tempat itu E (Edge),” kata Konrardus dalam BAKTI Media Connect 2026, Rabu (12/8/2026).
Untuk memenuhi kebutuhan komunikasi sekolah, Konrardus saat itu mengandalkan modem dan paket data. Kondisi tersebut mulai berubah pada 2017 ketika sekolah memperoleh bantuan perangkat Wi-Fi dari BAKTI Kominfo melalui iForte.
“2017 itu sekolah dapat bantuan peralatan Wi-Fi dari Bakti Kominfo, iForte. Yang itu sudah sangat membantu kami di lapangan,” ujar Konrardus.
Menurut Konrardus, kebutuhan konektivitas kini semakin besar seiring penggunaan teknologi digital dalam kegiatan pendidikan. Internet tidak hanya digunakan untuk proses pembelajaran, tetapi juga administrasi dan pelaksanaan asesmen siswa.
“Kan ada banyak sekali, pembelajaran juga harus berbasis digital, administrasi pelaporan juga digital, terus paling banyak dibutuhkan di asesmen,” ujar Konrardus.
Kebutuhan tersebut membuat peningkatan kapasitas jaringan menjadi salah satu kebutuhan sekolah. Konrardus berharap infrastruktur yang telah tersedia dapat diperkuat sehingga pemanfaatannya lebih optimal, terutama untuk mendukung pelaksanaan asesmen.
Sejumlah asesmen pendidikan membutuhkan koneksi internet, antara lain Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), Tes Kompetensi Akademik (TKA), hingga Tes Kompetensi Guru.
“Titipan pesan untuk Bakti barangkali itu diperkuat supaya kita bisa gunakan maksimal, optimalisasi peralatan untuk kebutuhan asesmen. Terutama asesmen di sekolah,” katanya.
Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar mengatakan kebutuhan peningkatan kualitas konektivitas juga menjadi masukan yang diterima BAKTI dari pemerintah daerah maupun masyarakat penerima layanan. Menurutnya, kebutuhan tersebut merupakan konsekuensi dari semakin banyaknya aktivitas yang menggunakan internet setelah konektivitas tersedia.
“Kami sudah terbiasa dimarahi dalam arti harfiah, tapi itu kami anggap sebagai suatu hal yang harus kita terima karena kerinduan masyarakat akan hadirnya sinyal,” ujar Fadhilah.
Fadhilah mengatakan hadirnya konektivitas justru dapat meningkatkan kebutuhan kapasitas jaringan. Setelah akses internet tersedia, masyarakat mulai menggunakan berbagai aplikasi dan layanan digital sehingga kebutuhan terhadap jaringan ikut meningkat.
Hingga kini, BAKTI telah membangun akses internet di lebih dari 31 ribu lokasi. Sekitar 68 persen di antaranya berada di sektor pendidikan, sedangkan 5,89 persen berada di sektor kesehatan untuk mendukung e-government.
Sekitar 19,9 persen lokasi lainnya mencakup kantor pemerintahan dan berbagai fasilitas publik, seperti pasar tradisional, tempat ibadah, pos pertahanan dan keamanan, lokasi usaha dan pelayanan usaha, serta transportasi publik.
“Pembangunan di BAKTI itu seperti kaki meja tenis meja. Ada empat kaki. Pertama adalah keberlanjutan masyarakat karena hal ini akan membantu adopsi dan inklusi. Kedua, kualitas layanan. Ketiga, mendorong skalabilitas UMKM. Keempat, dan tidak kalah penting, adalah keberlanjutan industri. Jangan sampai pemerintah hadir justru mematikan lahan komersial,” ucap Fadhilah.
Karena itu, BAKTI mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, operator seluler, dan mitra lainnya agar infrastruktur yang telah dibangun dapat berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat.
Fadhilah mengatakan pembangunan konektivitas di wilayah 3T pada akhirnya harus menghasilkan kemandirian masyarakat. Pemerintah, menurut dia, tidak ingin terus berada di suatu wilayah ketika ekosistem digital di daerah tersebut sudah mampu berjalan secara mandiri.
“Karena keberhasilan pemerintah untuk Universal Service Obligation bukan seberapa lama kami berada di sana, tapi seberapa cepat kami meninggalkan lokasi itu. Dalam artian masyarakat sudah bisa mandiri,” ucap Fadhilah.
