14 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT — Bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, tidak hanya merusak permukiman warga, tetapi juga mengancam keberlanjutan pendidikan anak-anak korban terdampak. Legislator mendorong agar kebutuhan pendidikan anak-anak tetap terjamin setelah bencana.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Rajiv, menyalurkan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) kepada anak-anak yang terdampak bencana. Penyaluran bantuan tersebut disampaikan saat berbuka puasa bersama warga korban longsor di Cisarua, Jumat (6/3/2026).
“Di sini yang terdampak korban, anak-anak sekolah SD, SMP dan SMA ini dapat PIP dari saya, masukin semuanya ke PIP sampai sekolahnya tuntas. Jadi bener-bener yang terdampak bencana, apalagi kalau anak ini yatim piatu. Saya minta didata sehingga bisa mendapatkan program itu,” kata Rajiv dalam keterangannya, Ahad (8/3/2026).
Rajiv meminta pemerintah desa mendata anak-anak korban terdampak longsor agar dapat masuk dalam program bantuan pendidikan tersebut. Rajiv juga menyebut anak-anak yang kehilangan orang tua dapat diupayakan memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Khusus anak-anak apalagi anak yatim piatu, bila perlu sampai dapat KIP (Kartu Indonesia Pintar). Sekolah dari SD, SMP, SMA sampai KIP,” kata Rajiv.
Menurut Rajiv, dukungan pendidikan penting agar anak-anak korban bencana tetap dapat melanjutkan sekolah. Rajiv berharap setidaknya persoalan pendidikan keluarga korban dapat teratasi.
“Minimal satu masalah sekolahnya selesai, tinggal kita pikirkan lagi masalahnya bersama-sama pemerintah daerah dan kementerian lain,” kata Rajiv.
Selain pendidikan, Rajiv juga menyoroti kondisi kelompok tani hortikultura yang terdampak longsor. Banyak petani di kawasan tersebut kehilangan lahan pertanian maupun sumber penghasilan akibat bencana.
“Saya hadir juga ingin bertemu para kelompok tani yang terdampak. Bagaimana para kelompok tani yang terdampak ini bisa kita hidupkan kembali lagi, tapi dengan catatan bukan di lahan yang kemarin,” kata Rajiv.
Rajiv menyebut pemerintah daerah tengah mempertimbangkan relokasi lahan pertanian agar aktivitas ekonomi petani dapat kembali berjalan. Menurut Rajiv, keputusan lokasi baru menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
“Kenapa kita tunggu pemda provinsi dan kabupaten? Karena mereka yang punya tanahnya, bukan kita anggota DPR atau kementerian untuk mengintervensi memindahkan lahan dari sini ke sini, kita tidak bisa,” kata Rajiv.
Rajiv menyatakan siap membantu kebutuhan petani setelah lokasi pertanian baru ditetapkan pemerintah daerah. “Nanti kalau lahannya sudah ditetapkan oleh provinsi atau kabupaten, tugas kami untuk menurunkan apa yang dibutuhkan oleh para petani holtikultura ini. Sehingga petani holtikultura ini bisa hidup kembali, bisa melanjutkan hidupnya, bisa membiayai keluarganya lagi,” kata Rajiv.
Rajiv juga menyoroti tingginya potensi bencana di wilayah Bandung Barat yang salah satunya dipicu oleh alih fungsi lahan. Kawasan yang kini ditanami hortikultura sebelumnya merupakan hutan pinus yang memiliki fungsi menyerap air.
“Bandung Barat potensi bencana banyak sekali karena alih fungsi lahan. Jadi memang penyebab utamanya alih fungsi lahan. Ini dulu awalnya kan hutan pinus, ditebang dikasih holtikultura, akhirnya tidak ada akarnya, tidak ada penyerap airnya, itu masalahnya ada di sana sebenarnya,” kata Rajiv.
Rajiv menyampaikan duka cita kepada warga yang kehilangan anggota keluarga akibat longsor tersebut.
“Ke depan, sama-sama kita mengurus bagaimana masa depan anak-anak yatim yang ditinggalkan keluarga terus bisa tuntas sekolahnya,” kata Rajiv.
