Intimidasi Terhadap Penulis Opini, Ketua LTN NU Kota Depok: Demokrasi Telah Dicederai

Handy Fernandy, ketua LTN NU Depok. (Dokpri)

Intimidasi Terhadap Penulis Opini, Ketua LTN NU Kota Depok: Demokrasi Telah Dicederai

SAJADA.ID--Penulis opini di situs berita detik.com mendapatkan intimidasi setelah menulis artikel berjudul “Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?" yang dipublikasikan pada Kamis pagi, 22 Mei 2025 lalu. Penulis dengan inisial YF bahkan meminta kepada editor detikcom untuk menghapus artikel sehari setelahnya.

"Redaksi menghapus tulisan opini ini atas permintaan penulis, bukan atas rekomendasi Dewan Pers. Kami memohon maaf atas keteledoran ini. Sedangkan mengenai alasan keselamatan, itu berdasarkan penuturan penulis opini sendiri," tulis artikel itu dikutip, Sabtu (24/5/2025).

Dikutip dari Tempo, alasan YF meminta agar artikel miliknya dihapus lantaran mendapatkan terror saat mengantarkan anaknya ke sekolah. Pria yang sedang menjalani pendidikan S2 di Universitas Indonesia itu diserempet dan didorong hingga terjatuh oleh dua orang yang menggunakan helm full face. Kejadian ini kembali ia alami siang harinya yang menyebabkan dirinya terjatuh.

Atas dasar hal tersebut, Ketua LTN NU Kota Depok, Handy Fernandy menyampaikan keprihatinan atas kejadian yang dialami YF yang mendapatkan intimidasi dan pembungkaman terhadap kebebasan berekpresi dan berpendapat warga negara.

“Demokrasi yang kita cintai telah dikafani dan dikubur hidup-hidup. Ini ancaman terhadap kebebasan berpendapat masyarakat,” ungkapnya saat ditemui dalam kegiatan Gerakan Peduli Pelestarian Lingkungan NU Care – Lazisnu Depok, Ahad (25/05/2025).

Sementara itu berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sepanjang tahun 2024 lalu tercatat sebanyak 73 kasus kekerasan kepada jurnalis. Bahkan di tahun 2025 ini ada enam insiden serius melibatkan kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis di Indonesia.

“Ini tidak boleh dianggap sepele, pers sebagai pilar demokrasi selain legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Peran pers ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan antar pilar negara dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi pemerintahan,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Kepala Program Studi Sistem Informasi Unusia. (SAJADA.ID)