5 hours ago
3
Miris saat mendengar kabar dugaan kasus keracunan massal di berbagai daerah pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dikutip dari Tempo, 14 Mei 2025 -- yang terbaru kejadian di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 11 Mei 2025, sebanyak 210 siswa dari TK hingga SMP mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Selanjutnya di Cianjur (21 April 2025) sebanyak 176 orang terpapar gejala keracunan makanan dari program MBG yang disajikan di acara hajatan warga (ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa / KLB).
Pada 23 April 2025, di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, sejumlah murid di SDN 33 Kasipute mengalami mual dan muntah setelah mencium bau tidak sedap dari paket makanan MBG. Tanggal 18 Februari 2025, sebanyak 29 siswa dari SD Katolik Andaluri Nusa Tenggara Timur, mengalami gejala keracunan ringan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Terakhir kasus di SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah pada 16 Januari 2025, terjadi insiden keracunan makanan dimana sepuluh anak menderita sakit perut dan mual.
Inilah bukti nyata betapa jaminan keselamatan dan kesehatan masyarakat, terutama untuk generasi belum terwujud. Terkait kasus keracunan massal, ada wacana pengadaan asuransi untuk program MBG. Dimana asuransi ini diprediksi akan membuat bengkak dan membebani APBN.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara menegaskan “Harus dipastikan nol kasus keracunan makanan pada siswa dan itu tanggung jawab pemerintah dengan dana pengawasan yang sudah dialokasikan via APBN. Buat apa ada anggaran pengawasan dan satuan kerja kalau perlu asuransi lagi,” (Fortune Indonesia, Jumat 16 Mei 2025).
Harus diakui bahwa program MBG untuk mengatasi problem stunting dan gizi buruk masih menimbulkan berbagai problem baru yang belum bisa menyentuh problem dasar di masyarakat. Dimana penyelesaian problem ini tentu butuh peran dan tanggungjawab dari negara.
Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam bersabda yang artinya : Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR an-Nasa’i).
Kita ketahui bersama bahwa problem mendasar di tengah masyarakat diantaranya masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang berdampak salah satunya pada tidak terpenuhinya gizi generasi bangsa. Sehingga solusi untuk meningkatkan kualitas generasi dari aspek gizi tidak cukup dengan program MBG, namun butuh solusi secara sistemik dan melibatkan seluruh komponen di negeri ini, diantaranya yang pertama, membuka lapangan kerja yang luas untuk setiap penanggung nafkah keluarga. Misalkan melalui tata kelola Sumber Daya Alam dan pembangunan sektor produktif.
Kedua, alokasi anggaran negara untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, anggaran ini diambilkan dari Baitul Mal. Dan negara bisa memberikan fasilitas seperti bantuan modal dan ketrampilan kerja bagi para kepala keluarga dan penanggung nafkah keluarga, dengan tujuan mereka dapat memenuhi kewajiban pada keluarganya.
Ketiga, jaminan terpenuhinya tiap individu rakyat akan kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan keamanan. Termasuk akses kemudahan untuk mendapatkan pangan yang murah dan bergizi. Sehingga yang harusnya mendapat jaminan makanan bergizi adalah semua individu rakyat, bukan hanya anak sekolah. Terakhir, mencerdaskan para ibu dan masyarakat pada umumnya agar paham untuk membuat menu yang bergizi dan disukai anggota keluarga terkhusus anak-anak.
Di masa kegemilangan peradaban Islam (Abbasiyyah), sekolah-sekolahnya akan menyediakan makanan gratis berupa roti, daging, kue dan nafkah yang mencukupi kebutuhan seluruh siswanya. Dan makanan gratis tidak hanya tersedia di sekolah, namun tersedia juga di Rumah Sakit dan hotel-hotel sebagai tempat singgah para musafir baik muslim atau non muslim. Sebagai penutup, negara sebagai pengurus umat selayaknya punya sikap mandiri dan tidak bergantung pada pihak swasta atau asing dalam pengurusan gizi masyarakat. Sehingga kemaslahatan dan jaminan kesehatan masyarakat benar-benar bisa terwujud.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
