10 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Energy Shift Institute (ESI) menilai Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) perlu dikaji ulang. Lembaga think-tank itu menyoroti masuknya industri tambang dan pengolahannya sebagai kegiatan transisi, meski tanpa rencana konkret pengurangan emisi.
Menurut ESI, hal ini bertentangan dengan ambisi Indonesia menjadi pemimpin global dalam industrialisasi hijau, terutama lewat pemanfaatan mineral kritis dan rantai pasok baterai kendaraan listrik.
Dalam laporan terbarunya bertajuk "Two Mining Powerhouses, Two Different Standards: Australia’s and Indonesia’s Contrasting Taxonomies", ESI membandingkan pendekatan Australia dan Indonesia terhadap taksonomi keuangan. Keduanya merupakan eksportir besar batu bara dan sama-sama bertumpu pada sektor tambang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan transisi industri.
Namun, Australia dan Indonesia mengambil jalan berbeda dalam menempatkan sektor tambang di taksonomi keuangan masing-masing. Australia mensyaratkan strategi dekarbonisasi berbasis sains, sementara Indonesia cenderung lebih permisif terhadap proyek berbasis PLTU batu bara.
“Jika tujuan taksonomi Indonesia adalah untuk mengarahkan investasi menuju masa depan industri pertambangan dan mineral yang tangguh dan rendah karbon, maka kerangka saat ini justru berisiko menghasilkan dampak sebaliknya,” kata peneliti ESI Hans Sutikno, Senin (28/7/2025).
Hans mengingatkan bahwa tanpa revisi, TKBI bisa mengunci ketergantungan pada batu bara, menyesatkan arus investasi, dan merusak kepercayaan terhadap agenda transisi hijau nasional. Dalam laporan tersebut, ESI mencatat Australia hanya memasukkan kegiatan transisi jika industri memiliki strategi dekarbonisasi berbasis ilmiah dan kredibel.
Seluruh kegiatan yang masih menggunakan PLTU batu bara, bahkan jika terintegrasi dalam kawasan industri, tidak akan dikategorikan sebagai transisi atau hijau. Sebaliknya, TKBI tetap memberi label transisi bagi proyek yang sekadar memenuhi regulasi domestik dan menyampaikan komitmen dekarbonisasi, tanpa verifikasi bukti nyata pengurangan emisi.
Bahkan proyek yang masih mengandalkan listrik dari PLTU batu bara tetap dapat lolos klasifikasi transisi. Australia mewajibkan kegiatan transisi mengikuti skenario 1,5 derajat Celsisus dan mengacu pada kerangka Net Zero Emissions dari International Energy Agency (IEA) serta peta jalan sektoral dari Science Based Targets initiative (SBTi).
Sementara itu, taksonomi Indonesia lebih merujuk pada standar lokal seperti PROPER, yang dinilai belum selaras dengan target iklim global. Hans menilai pendekatan ini berisiko memberi ruang bagi aktivitas rendah ambisi yang tak sesuai dengan batas pemanasan global 1,5 derajat Celsisus.
“Dalam taksonomi Indonesia tidak ada keharusan untuk menunjukkan pengurangan emisi secara bertahap, tidak diwajibkan menunjukkan bukti nyata pengurangan emisi, hanya dengan menyampaikan rencana atau komitmen pada standar iklim global untuk mendapat label transisi. Secara esensial, taksonomi Indonesia lebih menghargai niat daripada dampaknya,” ujar Hans.
Indonesia dan Australia kini berada di bawah sorotan investor global yang menuntut transparansi dan kepastian dalam definisi investasi hijau. Dalam konteks ini, proses revisi TKBI menjadi momentum bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian ESDM untuk memperkuat pendekatan nasional.
“Taksonomi bukan sekadar kerangka teknis, tetapi menjadi sinyal strategis yang menunjukkan arah suatu negara. Kredibilitas ambisi industri hijau Indonesia bergantung pada keberhasilan menyusun taksonomi ini dengan benar,” kata Managing Director ESI Christina Ng.
Taksonomi keuangan berkelanjutan merupakan sistem klasifikasi yang menetapkan aktivitas ekonomi ramah lingkungan (hijau), kegiatan transisi, serta aktivitas yang tidak mendukung keberlanjutan. Taksonomi ini berfungsi sebagai panduan bagi investor, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan dalam mendorong ekonomi rendah karbon.
