Kemenhub Gelar Rakornas Dukung Perekonomian Antarpulau

Potret Rakornas Dirjen Hubla. Sumber: Situs Resmi Ditjen Hubla.

ShippingCargo.co.id, Jakarta—Transportasi laut memegang peran kunci dalam menghubungkan pulau-pulau di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Efisiensinya menjadikan moda ini vital bagi ekonomi dan mobilitas masyarakat. apalagi ketika biaya yang dikeluarkan terjangkau.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, bersama Kementerian Perhubungan, telah melasaknakan Rapat Koordinasi Nasional yang diadakan pada 6-8 November di Bandung ini menjadi forum penting untuk berbagi ide dan strategi inovatif dalam pelayanan publik transportasi laut.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Hartanto, menekankan peran strategis PT. PELNI (Persero) dalam rapat koordinasi teknis Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) untuk penumpang kelas ekonomi. Pada acara ini, Hartanto menyampaikan bahwa PT. PELNI mengoperasikan 26 kapal penumpang yang melayani 8 pelabuhan pangkal dan 72 pelabuhan singgah.

Mengutip situs resmi Ditjen Hubla, hingga Oktober 2024, lebih dari 3,5 juta penumpang, ribuan ton barang, kontainer, dan kendaraan telah diangkut, mencerminkan komitmen layanan publik yang handal. Kolaborasi yang baik antara pemerintah, BUMN, dan stakeholder diharapkan mampu memperkuat keamanan, meningkatkan aksesibilitas, dan memastikan kelangsungan layanan yang berkualitas untuk Indonesia.

Rapat koordinasi teknis ini, bertema Penguatan Konektivitas Antar Pulau yang Berkesinambungan dan Berkeselamatan untuk Indonesia Maju, juga menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan stakeholder terkait. Capt. Hasan Sadili, Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri, menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi tantangan, serta meningkatkan koordinasi antar pihak, termasuk pemerintah daerah dan operator pelabuhan.

Lebih jauh, Hasan menambahkan bahwa Kemenhub akan menetapkan jaringan trayek PSO untuk tahun anggaran 2025, berdasarkan evaluasi menyeluruh yang mempertimbangkan potensi penumpang dan fasilitas pelabuhan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas jaringan trayek dan kualitas keputusan kebijakan PSO.