Ketika Krisis Komunikasi Pemerintah Menggerus Kepercayaan Pasar

REPUBLIKA.CO.ID, Tidak semua krisis bermula dari kebijakan yang keliru. Dalam banyak kasus, krisis bisa semakin parah karena komunikasi yang gagal memberikan kejelasan. Ketika pemerintah terlambat menjelaskan situasi, menyampaikan pesan yang tidak konsisten, atau membiarkan ruang publik dipenuhi berbagai spekulasi, kepercayaan akan terkikis lebih cepat daripada perbaikan yang dapat dilakukan melalui kebijakan.

Fenomena inilah yang terlihat saat pelemahan rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Juni 2026. Di tengah tekanan ekonomi, yang berkembang bukan hanya kekhawatiran terhadap kondisi pasar, tetapi juga pertanyaan mengenai kemampuan pemerintah mengelola komunikasi publik di tengah krisis.

Dalam situasi seperti itu, publik dan pelaku pasar sesungguhnya tidak hanya membutuhkan kepastian mengenai arah kebijakan, tetapi juga penjelasan yang mampu meredakan ketidakpastian. Namun, komunikasi pemerintah belum sepenuhnya menjawab kebutuhan tersebut.

Pemerintah memang berulang kali menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, tetapi penjelasan mengenai penyebab pelemahan rupiah, kondisi fiskal, serta langkah konkret yang sedang ditempuh belum tersampaikan secara utuh sejak awal. Di saat yang sama, pernyataan dari sejumlah pejabat lebih banyak menonjolkan aspek yang berbeda-beda sehingga belum membentuk satu narasi yang konsisten. Akibatnya, ruang informasi lebih dahulu dipenuhi berbagai analisis dan spekulasi yang mempengaruhi persepsi publik maupun pelaku pasar.

Padahal dalam pasar keuangan, persepsi sering kali bergerak lebih cepat daripada data. Investor tidak hanya memperhatikan indikator ekonomi, tetapi juga membaca sinyal yang disampaikan pemerintah.

Ketika komunikasi berlangsung secara reaktif dan tidak mampu memberikan kepastian, ketidakpastian itu sendiri dapat menjadi faktor yang memperbesar volatilitas pasar. Dengan kata lain, persoalannya bukan semata-mata kondisi ekonomi, melainkan kemampuan pemerintah membangun keyakinan bahwa situasi masih berada dalam kendali.

Menariknya, persoalan tersebut juga mendapat pengakuan dari dalam pemerintah sendiri. Dalam konferensi pers APBN KiTa pada Senin (8/6/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa salah satu kelemahan pemerintah terletak pada komunikasi kepada publik yang belum mampu menjelaskan kondisi fiskal secara utuh. Pernyataan tersebut penting karena menunjukkan bahwa tantangan pemerintah bukan hanya menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan, tetapi juga melalui penyampaian informasi yang mampu membangun kepercayaan.

Fenomena tersebut sejalan dengan Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikembangkan W. Timothy Coombs. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan menghadapi krisis tidak hanya ditentukan oleh kualitas tindakan yang diambil, tetapi juga oleh kualitas komunikasi yang menyertainya.

Dalam situasi penuh ketidakpastian, organisasi perlu menyampaikan informasi secara cepat, konsisten, transparan, dan kredibel agar para pemangku kepentingan memperoleh kepastian mengenai apa yang sedang terjadi dan bagaimana krisis sedang ditangani. Sebaliknya, komunikasi yang terlambat, tidak lengkap, atau saling bertentangan akan memperbesar ketidakpastian sehingga membuka ruang bagi spekulasi yang pada akhirnya berkembang menjadi krisis kepercayaan.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.