Ketika Status Ekonomi Dijadikan Tameng dari Tanggung Jawab

Abipraya Narandra

Humaniora | 2026-07-09 22:39:07

Oleh: M.Abipraya.N.N

Mahasiswa Universitas Airlangga

Dalam beberapa kasus yang mencuat di masyarakat, kita menyaksikan pola yang meresahkan: seseorang melakukan pelanggaran hukum atau kelalaian yang merugikan orang lain, namun ketika terpojok, ia justru memosisikan diri sebagai korban. Pada akhirnya—saat bukti tak terbantahkan—berlindung di balik status ekonominya untuk memohon keringanan atau pengampunan. Fenomena ini patut dikritisi, bukan karena kemiskinan itu sendiri adalah aib, melainkan karena caranya digunakan sebagai alat manipulasi, bukan sebagai konteks yang jujur untuk dipertimbangkan.

Ada perbedaan mendasar antara empati terhadap kondisi seseorang dan eksploitasi terhadap kondisi tersebut. Masyarakat memang sepatutnya berempati pada kondisi sosial-ekonomi seseorang—ini bagian dari kepekaan sosial yang sehat. Namun, ketika seseorang secara sadar merekayasa narasi di tempat kejadian, berbohong tentang kronologi, atau membangun citra "korban yang teraniaya" padahal ia adalah pelaku, maka yang terjadi bukan lagi soal kepekaan sosial, melainkan manipulasi psikologis terhadap orang-orang di sekitarnya.

Bayangkan skenario di jalan raya: seorang pengendara motor menabrak pejalan kaki atau kendaraan lain, lalu berhenti. Alih-alih segera mengecek kondisi korban dan bertanggung jawab, ia justru bersikap defensif, berteriak, atau bahkan balik menuduh bahwa dirinyalah yang diserempet atau dibuat celaka. Ia memancing simpati orang-orang yang mulai berkerumun, membangun kesan bahwa dialah pihak yang terzalimi. Warga sekitar yang belum tahu duduk perkara pun mudah terbawa emosi dan ikut membela tanpa memverifikasi fakta.

Namun, ketika ada yang menunjukkan rekaman dashcam dari kendaraan lain di sekitar lokasi—yang jelas-jelas memperlihatkan kronologi sebenarnya bahwa dialah yang lalai dan menabrak—narasi korban itu runtuh seketika. Di titik inilah pola kedua muncul: dari yang tadinya berlagak sebagai korban, ia berbalik arah dan berkata, "Saya ini orang susah, Pak, kasihanilah saya." Pergeseran sikap yang begitu cepat dan situasional ini—dari menyalahkan orang lain menjadi memohon belas kasihan—menunjukkan bahwa yang dicari bukan kejujuran atau tanggung jawab, melainkan jalan pintas apa pun untuk lolos dari konsekuensi, tergantung mana yang lebih efektif di momen itu.

Warga yang berempati pada isu ketimpangan sosial sering menjadi sasaran empuk dari manipulasi semacam ini. Rasa iba yang tulus terhadap kelompok rentan bisa disalahgunakan sebagai tameng oleh individu yang sebenarnya bersalah dan sadar penuh atas kesalahannya. Ini pada akhirnya merugikan dua pihak: korban asli di jalan raya yang haknya terabaikan karena massa teralihkan simpatinya, dan juga masyarakat miskin yang jujur, yang citranya ikut tercoreng akibat ulah segelintir oknum yang memanfaatkan simpati publik demi lolos dari tanggung jawab.

Meski demikian, penting menempatkan kritik ini secara proporsional. Perilaku manipulatif semacam ini adalah persoalan karakter individu, bukan sifat yang melekat pada seluruh masyarakat miskin. Banyak orang dengan keterbatasan ekonomi tetap bertanggung jawab penuh saat melakukan kesalahan di jalan—langsung mengaku, membantu korban, dan menghadapi konsekuensinya tanpa berlindung di balik kondisi ekonominya. Menggeneralisasi bahwa "orang miskin sering playing victim" berisiko menciptakan stigma yang tidak adil.

Solusinya terletak pada kejernihan dalam menilai fakta di lapangan, bukan generalisasi terhadap kelas sosial tertentu. Keberadaan dashcam dan rekaman CCTV justru menjadi alat penting untuk memisahkan mana kronologi asli dan mana narasi yang direkayasa demi menghindar dari tanggung jawab. Warga di sekitar lokasi kejadian pun sebaiknya tidak buru-buru mengambil sikap sebelum ada bukti jelas, agar simpati tidak salah alamat.

Pada akhirnya, tanggung jawab atas kelalaian di jalan raya tidak boleh dibajak oleh narasi yang direkayasa maupun oleh permohonan belas kasihan yang muncul hanya setelah kebohongan terbongkar. Status sosial-ekonomi semestinya menjadi pertimbangan yang jujur setelah seseorang mengakui kesalahannya, bukan senjata dadakan untuk menghindar dari akibat perbuatan yang telah merugikan orang lain.