3 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON DC -- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memperkuat akses produk kehutanan Indonesia ke pasar Amerika Serikat melalui penguatan perdagangan produk hutan legal, transparan, dan berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap aspek keberlanjutan, keterlacakan, dan kepatuhan rantai pasok produk kehutanan.
Kementerian Kehutanan bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington D.C., Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), dan Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI) menggelar webinar internasional bertajuk Navigating U.S. Market Access for Indonesian Forest Products: Trade, Legality, and Sustainability, Kamis (14/5/2026). Forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama perdagangan kehutanan Indonesia-Amerika Serikat yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Kayu lapis Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat bukan berasal dari hutan yang dikelola secara ilegal. Produk kami bersertifikat, dapat ditelusuri, dan diverifikasi legalitasnya melalui sistem SVLK+ yang menjadi salah satu sistem paling komprehensif di dunia,” ujar Raja Juli Antoni dalam pidato kuncinya, dikutip Jumat (15/5/2026).
Ia mengatakan hubungan perdagangan kehutanan Indonesia dan AS dibangun atas dasar kepercayaan, kualitas, serta komitmen terhadap pengelolaan hutan lestari. Indonesia juga berharap kebijakan perdagangan global semakin memberikan insentif bagi produk kayu legal dan berkelanjutan.
Menurut Raja Juli, lebih dari 70 persen ekspor plywood Indonesia ke AS telah memiliki sertifikasi FSC maupun Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+). Pemerintah juga mendorong diversifikasi produk kehutanan Indonesia agar tidak hanya bergantung pada plywood dan kayu Dipterokarpa.
Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo mengatakan hubungan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang, termasuk di sektor kehutanan yang menjadi salah satu penopang kerja sama ekonomi kedua negara. “Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menerapkan sistem legalitas kayu nasional wajib melalui SVLK+,” ujar Indroyono.
Ia menilai permintaan pasar Amerika Serikat terhadap produk yang kompetitif, transparan, dan memiliki rantai pasok berkelanjutan terus meningkat. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi produsen Indonesia untuk memperluas pangsa pasar sekaligus memperkuat hubungan perdagangan yang saling menguntungkan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan SVLK+ terus dikembangkan mengikuti dinamika regulasi global seperti U.S. Lacey Act, European Union Deforestation Regulation (EUDR), hingga berbagai aturan legalitas kayu di negara lain. “SVLK+ membantu pembeli dan importir memahami asal-usul produk serta bagaimana kepatuhan terhadap regulasi dapat dibuktikan secara sistematis,” ujar Laksmi.
Menurut dia, SVLK+ mengintegrasikan aspek legalitas, keberlanjutan, keterlacakan, dan verifikasi independen dalam satu sistem nasional. Indonesia juga memperkuat tata kelola kawasan hutan produksi melalui pengawasan multisektor, digitalisasi, pemantauan berbasis satelit, hingga sistem keterlacakan berbasis geolokasi dan QR code.
Ketua Umum APHI Soewarso menyampaikan Amerika Serikat masih menjadi salah satu mitra strategis terpenting bagi ekspor produk kehutanan Indonesia. Nilai ekspor produk kayu olahan Indonesia ke Amerika Serikat pada 2025 mencapai sekitar 1,94 miliar dolar AS atau sekitar 15 persen dari total ekspor produk kayu olahan Indonesia secara global.
“Perubahan lanskap perdagangan global menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi industri hasil hutan. Karena itu, dialog yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah, pelaku usaha, dan mitra dagang menjadi sangat penting untuk menjaga hubungan perdagangan yang adil dan berkelanjutan,” kata Soewarso.
Ia menambahkan forum bisnis tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat kemitraan, memperluas peluang pasar, serta mendorong inovasi dan diversifikasi produk kehutanan Indonesia di pasar global. Kegiatan itu juga menghadirkan pembicara dari pemerintah dan asosiasi industri Indonesia maupun Amerika Serikat serta didukung Program Multi-Stakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5), kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris.
