1 hour ago
6
Oleh: Samsul Muarif, Jurnalis dan Penulis buku Surat Cinta untuk NU: Menyongsong Muktamar ke-35, Manifesto Nahdlatul Ulama Abad Kedua
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Agustus 2026 adalah bulan yang istimewa bagi Indonesia. Delapan puluh satu tahun sudah bangsa ini merdeka. Pada saat yang hampir bersamaan, Nahdlatul Ulama (NU) yang lahir pada 1926 sedang memasuki abad keduanya melalui Muktamar ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, 27–31 Agustus 2026. Muktamar ini secara resmi diposisikan sebagai forum tertinggi NU untuk merumuskan arah perjuangan lima tahun mendatang sekaligus memperkuat ukhuwah dan komitmen Islam rahmatan lil 'alamin.
Pertemuan dua momentum sejarah itu seharusnya tidak dibaca sebagai kebetulan. Indonesia sedang memasuki fase yang menentukan. NU juga sedang memasuki fase yang menentukan. Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. NU menuju abad kedua.
Keduanya menghadapi pertanyaan yang sama: apakah kita mampu mengubah besarnya modal sejarah, demografi, sumber daya manusia dan kekuatan sosial menjadi kekuatan moral untuk membangun masa depan?
Pertanyaan ini jauh lebih penting daripada sekadar siapa yang menjadi presiden, menteri, gubernur, bupati, ketua umum organisasi, atau siapa yang menang dalam sebuah kontestasi. Sebab bangsa dan organisasi pada akhirnya tidak akan diselamatkan oleh jabatan. Ia diselamatkan oleh karakter orang yang memegang jabatan tersebut.
Kemerdekaan yang Belum Selesai
Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi, kita tentu tidak boleh mengatakan Indonesia belum merdeka. Indonesia adalah negara berdaulat dengan capaian pembangunan yang panjang. Tetapi kemerdekaan memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan harus berarti terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, korupsi, ketakutan, diskriminasi, ketergantungan, dan kesewenang-wenangan.
Di sinilah gagasan ekonom dan filsuf peraih Nobel Amartya Sen menjadi sangat relevan. Dalam Development as Freedom, Sen memandang pembangunan sebagai perluasan kebebasan nyata yang dinikmati manusia. Kemiskinan, tirani, terbatasnya kesempatan ekonomi, buruknya fasilitas publik, dan intoleransi merupakan bentuk-bentuk unfreedom yang menghalangi manusia menjalani kehidupan yang bernilai.
Maka Indonesia Emas 2045 tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, besarnya PDB atau posisi Indonesia dalam ranking ekonomi dunia.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: Apakah rakyat Indonesia semakin bebas hidup bermartabat? Apakah petani semakin sejahtera? Apakah nelayan semakin berdaulat? Apakah buruh memperoleh kehidupan yang layak? Apakah anak-anak desa memperoleh pendidikan yang setara dengan anak-anak kota?
Apakah hukum berlaku sama bagi orang kecil dan orang besar? Apakah pejabat benar-benar bekerja untuk rakyat? Apakah kekayaan alam benar-benar memberikan kesejahteraan kepada masyarakat? Dan yang paling mendasar: apakah negara semakin dipercaya oleh rakyatnya? Sebab negara yang kuat bukan hanya negara yang mempunyai kekuasaan besar. Negara yang kuat adalah negara yang dipercaya rakyatnya.
Dunia Berubah, Indonesia Tidak Boleh Kehilangan Arah
Tantangan Indonesia hari ini juga tidak lagi sama dengan masa lalu. Dunia sedang mengalami fragmentasi geopolitik, perang dagang, proteksionisme, konflik bersenjata, perubahan rantai pasok, persaingan teknologi, kecerdasan buatan, krisis energi dan pangan, perubahan iklim, serta pertarungan pengaruh antara kekuatan-kekuatan besar.
Pemerintah sendiri dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2026 mengakui bahwa globalisasi yang dahulu lebih menekankan kerja sama telah bergeser menuju fragmentasi dan persaingan, sementara proteksionisme, perang dagang dan ketegangan geopolitik meningkatkan ketidakpastian. Pada saat yang sama, pemerintah menempatkan pencapaian Indonesia Emas 2045 sebagai agenda strategis.
Dalam keadaan seperti itu, Indonesia membutuhkan persatuan yang matang, bukan persatuan yang dipaksakan. Kita membutuhkan kerja sama antara negara dan masyarakat sipil. Kita membutuhkan pemerintah yang kuat, tetapi sekaligus rendah hati. Kita membutuhkan organisasi masyarakat yang kritis, tetapi sekaligus konstruktif.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
