16 hours ago
10
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta mengevaluasi model pasar listrik nasional agar mampu mendukung percepatan transisi energi sekaligus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan. Model pasar yang berlaku saat ini dinilai perlu disesuaikan dengan tantangan baru, mulai dari meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan hingga risiko gangguan sistem akibat perubahan iklim.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebut pembaruan model pasar listrik menjadi bagian penting dari reformasi sektor ketenagalistrikan. Selain memperkuat jaringan transmisi dan distribusi, reformasi juga perlu menyentuh aspek tata kelola pasar agar sistem kelistrikan lebih fleksibel dan mampu mengakomodasi berbagai sumber energi baru.
Direktur Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo mengatakan sistem pasar listrik Indonesia yang masih didominasi skema single buyer perlu dievaluasi untuk menjawab tantangan transisi energi. Menurut dia, sistem tersebut perlu beradaptasi agar mampu mengintegrasikan pembangkit energi terbarukan yang semakin beragam dan tersebar.
"Kalau kita ingin membangun sistem kelistrikan yang lebih fleksibel dan andal, maka pembahasan tidak hanya soal jaringan listrik, tetapi juga bagaimana desain pasar listrik mampu memberikan insentif bagi fleksibilitas sistem," kata Deon dalam webinar IESR mengenai reformasi sistem kelistrikan nasional di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Ia menjelaskan peningkatan pemanfaatan pembangkit listrik berbasis surya dan angin akan mengubah pola operasi sistem kelistrikan. Kondisi tersebut membutuhkan mekanisme pasar yang mampu memberikan ruang bagi teknologi penyimpanan energi, pembangkit yang fleksibel, hingga layanan penyeimbang sistem agar pasokan listrik tetap andal.
Menurut Deon, sejumlah negara telah menyesuaikan desain pasar listrik seiring meningkatnya bauran energi terbarukan. Indonesia dinilai perlu mulai menyiapkan reformasi serupa agar transformasi menuju sistem kelistrikan rendah emisi dapat berjalan lebih efektif.
IESR merekomendasikan pemerintah mengevaluasi model pasar listrik bersamaan dengan pembaruan regulasi teknis, termasuk Grid Code dan Distribution Code. Langkah tersebut dinilai akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat kemampuan sistem dalam mengantisipasi perubahan pola pembangkitan dan permintaan listrik.
IESR juga mendorong pemerintah menyusun strategi nasional ketahanan jaringan listrik, mempercepat pengembangan sumber daya energi terdistribusi, serta menetapkan mekanisme peninjauan Grid Code secara berkala agar regulasi mampu mengikuti perkembangan teknologi.
Tak hanya itu, pemadaman listrik berskala besar yang terjadi di Sumatera pada Mei dan Juni 2026 juga menjadi peringatan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mempercepat reformasi sistem kelistrikan nasional. Penguatan jaringan dinilai mendesak agar lebih tangguh menghadapi cuaca ekstrem sekaligus mampu mengakomodasi transisi menuju energi bersih.
IESR menilai gangguan berulang di Sumatera menunjukkan sistem kelistrikan nasional menghadapi tantangan baru akibat perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan akan jaringan yang lebih fleksibel. Pembaruan regulasi teknis, penguatan infrastruktur, hingga peningkatan keandalan sistem menjadi bagian penting dari reformasi tersebut.
Deon Arinaldo mengatakan kejadian pemadaman di Sumatera tidak dapat dipandang sebagai insiden yang berdiri sendiri. Menurut dia, dua gangguan besar yang terjadi dalam waktu berdekatan memperlihatkan semakin besarnya dampak cuaca ekstrem terhadap sistem kelistrikan nasional.
"Pada akhir Mei terjadi blackout di Sumatera yang dilaporkan dipicu cuaca ekstrem yang mengganggu saluran transmisi di Jambi. Tidak lama kemudian terjadi lagi pemadaman di Sumatera Utara akibat robohnya menara transmisi yang juga diduga dipengaruhi hujan lebat dan angin kencang," kata Deon.
Ia menjelaskan sistem ketenagalistrikan modern kini menghadapi tiga tantangan sekaligus. Tantangan pertama adalah meningkatnya risiko cuaca ekstrem yang dapat mengurangi kemampuan jaringan hingga merusak infrastruktur. Tantangan kedua berupa perubahan pola permintaan listrik akibat krisis iklim. Adapun tantangan ketiga adalah kebutuhan mempercepat dekarbonisasi sistem kelistrikan.
IESR menilai reformasi jaringan listrik tidak lagi hanya menjadi isu teknis, tetapi juga bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional. Penguatan fleksibilitas sistem dan integrasi energi terbarukan dinilai dapat meningkatkan ketahanan jaringan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
