Krisis Air Tanah, Ancaman Bergerak

REPUBLIKA.CO.ID, Suatu hari nanti, mungkin anak-anak kita akan bertanya, mengapa jalan-jalan di Jakarta, Semarang, atau sebagian kawasan pesisir lain semakin rendah dari permukaan laut. Mereka mungkin mengira penyebabnya semata-mata karena perubahan iklim atau naiknya permukaan air laut. Padahal, jawabannya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari yaitu karena selama puluhan tahun kita mengambil terlalu banyak air dari bawah tanah, sementara hampir tidak memberi kesempatan alam untuk mengisinya kembali.

Krisis air tanah tidak datang sebagaimana banjir atau gempa bumi. Ia bergerak perlahan, senyap, bahkan nyaris tak terlihat. Namun dampaknya sangat nyata. Tanah turun beberapa sentimeter setiap tahun, air laut merembes ke sumur-sumur warga, biaya memperoleh air bersih terus meningkat, dan risiko banjir semakin besar.

Paradoks inilah yang semestinya menjadi alarm bagi kita. Indonesia sesungguhnya tidak miskin air. Yang sedang kita hadapi adalah krisis dalam mengelola air. Kota-kota besar tumbuh begitu cepat, tetapi kemampuan alam menyimpan air justru terus menyusut.

Beton menggantikan tanah, gedung menggantikan ruang terbuka hijau, sementara air hujan yang seharusnya meresap ke dalam bumi berubah menjadi limpasan yang beberapa jam kemudian menghilang ke laut. Krisis air tanah bukan lagi isu lingkungan semata, tetapi telah berkembang menjadi persoalan ekonomi, sosial, bahkan keselamatan kota.

Masalah yang Sedang Dihadapi

Jakarta menjadi contoh yang paling mengkhawatirkan. Kebutuhan air bersih terus meningkat, sementara pelayanan air perpipaan belum mampu menjangkau seluruh masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan rumah tangga, gedung perkantoran, hotel, apartemen, hingga industri masih bergantung pada air tanah.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pernah mencatat bahwa kebutuhan air bersih Jakarta mencapai sekitar 846 juta meter kubik per tahun. Di lain pihak, layanan perpipaan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan sehingga kekurangannya dipenuhi melalui pengambilan air tanah. Akibatnya, muka air tanah terus turun, terjadi intrusi air laut, serta penurunan muka tanah terutama di Jakarta Utara.

Yang perlu dicermati yaitu bahwa masalah terbesar bukan sekadar berkurangnya volume air tanah, melainkan dampak berantai yang ditimbulkannya. Pertama, penurunan muka tanah (land subsidence) semakin meluas.

Penelitian terbaru BRIN bersama sejumlah peneliti internasional yang dipublikasikan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Jakarta masih menghadapi tantangan serius akibat penurunan muka tanah yang berkaitan erat dengan pengambilan air tanah secara berlebihan. Kajian tersebut juga mengevaluasi kebijakan kawasan bebas air tanah sebagai salah satu strategi pengendalian.

Penurunan tanah membuat jalan retak, bangunan mengalami kerusakan, jaringan pipa pecah, serta meningkatkan risiko banjir rob. Bahkan berbagai studi internasional menempatkan Jakarta sebagai salah satu kota besar dengan tingkat penurunan tanah tercepat di dunia. 

Kedua, kualitas air tanah semakin menurun. Di kawasan pesisir, air laut mulai masuk ke akuifer sehingga banyak sumur masyarakat berubah menjadi payau. Kondisi ini telah lama terjadi di Jakarta Utara, Semarang, dan sejumlah kawasan pesisir lainnya.

Ketiga, biaya penyediaan air bersih semakin mahal. Ketika air tanah menurun kualitasnya, masyarakat harus membeli air isi ulang atau memasang instalasi pengolahan tambahan. Industri juga harus mengeluarkan investasi lebih besar untuk memperoleh air baku yang memenuhi standar.

Keempat, ketimpangan akses air semakin tinggi. Kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dapat membeli air dari berbagai sumber, sedangkan masyarakat berpenghasilan rendah lebih bergantung pada sumur dangkal yang justru paling rentan mengalami kekeringan dan pencemaran.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.