Menguji Pakta 'Model Mekkah' untuk Keamanan Regional

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Bergabungnya Turki, Arab Saudi, dan Pakistan dalam Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah yang ditandatangani pada 7 Agustus 2026, di tengah perbedaan kebutuhan keamanan dan kepentingan geopolitik ketiga negara, menunjukkan bahwa arsitektur keamanan kawasan sedang mengalami perubahan. Perubahan itu tidak semata-mata berlangsung melalui aliansi yang telah ada, tetapi juga melalui upaya negara-negara kawasan untuk membangun dan mendiversifikasi kemampuan keamanannya sendiri.

Ketentuan pertahanan bersama dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu pihak akan dipandang sebagai serangan terhadap ketiga pihak. Klausul ini membedakan Pakta Mekkah dari kerja sama militer konvensional. Namun, kewajiban militer yang konkret serta mekanisme operasionalnya masih berada pada tahap awal pengembangan.

Ketiga negara memang telah sepakat membentuk mekanisme kelembagaan, termasuk komite tingkat menteri dan sekretariat. Namun, prosedur operasional serta mekanisme pelaksanaan pertahanan kolektif masih harus dirumuskan. Karena itu, terlalu dini menyebut perjanjian ini sebagai aliansi yang telah mapan dan terlembaga seperti NATO atau AUKUS, yang dibentuk Australia, Inggris, dan Amerika Serikat pada 2021.

Dengan demikian, pertanyaan utama mengenai Pakta Mekkah bukanlah apakah ia akan menjadi “NATO-nya Timur Tengah”, melainkan apakah komitmen politik di dalamnya kelak dapat diterjemahkan menjadi kemampuan bersama. Dalam konteks ini, AUKUS menjadi pembanding yang relevan. AUKUS menunjukkan bahwa keselarasan politik dapat diterjemahkan menjadi kemampuan teknologi, industri, dan operasional yang nyata tanpa harus sepenuhnya meniru struktur kelembagaan NATO.

Yang membedakan AUKUS bukan sekadar kesamaan kepentingan keamanan ketiga anggotanya. Aliansi itu juga diarahkan untuk menghasilkan kemampuan yang konkret dan fungsional melalui teknologi pertahanan mutakhir, pertukaran informasi, kerja sama industri pertahanan, dan interoperabilitas. Karena itu, masa depan Pakta Mekkah tidak bergantung pada kemampuannya meniru struktur kelembagaan AUKUS, melainkan pada sejauh mana logika pengembangan kemampuan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi khas Asia Barat dan Asia Selatan.

Teknologi dan Ketahanan Menjadi Kunci

Persaingan kekuatan di Timur Tengah semakin bergeser. Keunggulan militer tidak lagi semata-mata ditentukan oleh jumlah platform persenjataan, tetapi juga oleh teknologi, jaringan, dan ketahanan.

Pesawat nirawak, sistem pertahanan udara dan rudal, peperangan elektronik, kemampuan siber, intelijen berbasis satelit, serta mekanisme pengambilan keputusan berbantuan kecerdasan buatan kini menjadi komponen penting dalam menentukan superioritas militer.

Pada saat yang sama, infrastruktur energi strategis, pelabuhan, jalur transportasi, dan jaringan digital memiliki arti penting dalam kalkulasi keamanan yang tidak kalah dari sasaran militer konvensional.

Transformasi tersebut mendorong negara-negara kawasan untuk mengurangi ketergantungan pada satu penyedia keamanan eksternal. Pakta Mekkah dapat ditempatkan dalam kecenderungan yang lebih luas ini.

Namun, karakter tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Pakta Mekkah belum dapat dipandang sebagai aliansi yang telah mapan dan terlembaga seperti NATO atau AUKUS.

Prioritas strategis Pakistan pada dasarnya berpusat di Asia Selatan. Sementara agenda keamanan Turki mencakup NATO, Laut Hitam, Suriah, dan Mediterania Timur. Adapun agenda keamanan Arab Saudi terutama dibentuk oleh ancaman dan tantangan strategis yang muncul di sekitar Teluk dan Laut Merah.

Perbedaan tersebut memperkuat pandangan bahwa Pakta Mekkah tidak dibangun atas persepsi ancaman yang sepenuhnya seragam. Sebaliknya, pakta ini mempertemukan kebutuhan keamanan yang berbeda melalui sejumlah kepentingan strategis yang saling beririsan.

Keberagaman tersebut dapat menjadi kelemahan utama sekaligus sumber fleksibilitas terbesar Pakta Mekkah.

Jika ketiga negara mampu mencapai kesepakatan mengenai serangkaian tantangan keamanan bersama yang cukup luas, mereka tidak harus memiliki persepsi ancaman yang sepenuhnya sama. Pakistan dan Turki, misalnya, telah menegaskan bahwa pakta tersebut tidak ditujukan terhadap negara tertentu dan bersifat defensif.

Hal ini penting bagi keberlanjutan pakta dalam jangka panjang. Mendefinisikan kemitraan berdasarkan penguatan daya tangkal dan pengembangan kemampuan regional, alih-alih pembentukan blok untuk menghadapi musuh tertentu, dapat membantu mempertahankan kerja sama di antara negara-negara yang memiliki persepsi ancaman berbeda.

Belajar dari AUKUS dan QUAD

Dalam melihat arah masa depan Pakta Mekkah, pengalaman AUKUS dan QUAD juga patut diperhatikan.

QUAD yang terdiri atas Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat merupakan pengaturan keamanan informal. Kerja sama ini tidak memiliki institusi formal, struktur organisasi permanen, maupun markas bersama. Karena itu, para analis dan akademisi kerap menyebutnya sebagai sebuah “dialog”.

Berbeda dengan AUKUS, QUAD memiliki struktur kelembagaan yang lebih longgar dan menekankan koordinasi serta kerja sama strategis di berbagai bidang.

Dalam konteks ini, AUKUS dan QUAD merepresentasikan dua model yang berbeda. AUKUS menekankan “pengembangan kemampuan bersama” (joint capability development), sedangkan QUAD mengedepankan “koordinasi strategis yang fleksibel” (flexible strategic coordination).

Dari sini, “Model Mekkah” yang mulai muncul dapat dipahami sebagai perpaduan tiga unsur: pertahanan kolektif, pengembangan kemampuan bersama, dan koordinasi strategis yang fleksibel.

Keunikan Pakta Mekkah justru dapat terletak pada kemampuannya mensintesiskan kedua pendekatan tersebut.

Dimensi pertahanan kolektifnya memberikan kerangka yang berbeda dari AUKUS. Namun, pengembangan kelembagaannya dapat tetap fleksibel seperti QUAD. Kerja sama secara bertahap di bidang industri pertahanan, teknologi kritis, keamanan siber, keamanan energi, intelijen, keamanan maritim, dan ketahanan ekonomi dapat membantu mengelola perbedaan persepsi ancaman ketiga negara dalam satu kerangka bersama.

Karena itu, keberhasilan Pakta Mekkah tidak mengharuskan ketiga negara mengikuti satu model kelembagaan tertentu. Mengadaptasi logika pengembangan kemampuan AUKUS dan pendekatan koordinasi fleksibel QUAD sesuai kondisi kawasan justru dapat menjadi jalan yang lebih pragmatis dan berkelanjutan.

Menggabungkan Kekuatan yang Berbeda

Potensi strategis kerja sama trilateral ini tidak terutama terletak pada kesamaan kemampuan ketiga negara, tetapi pada kemampuan mereka yang berbeda dan berpotensi saling melengkapi.

Sumber daya finansial Arab Saudi dapat memainkan peran penting dalam membiayai proyek-proyek pertahanan bersama. Ekosistem industri pertahanan Turki dapat berkontribusi dalam pengembangan dan produksi teknologi tertentu. Pakistan, di sisi lain, dapat memberikan dimensi berbeda melalui pengalaman militernya serta kemampuan penangkal strategis.

Namun, sekadar menggabungkan ketiga unsur tersebut sebagai “sumber daya finansial–teknologi–kekuatan militer” tidaklah cukup.

Pengembangan kemampuan bersama membutuhkan penyelarasan prioritas politik serta pembentukan aturan bersama mengenai transfer teknologi, pengendalian ekspor, dan pertukaran data secara aman.

Karena itu, faktor yang akan menentukan masa depan Pakta Mekkah bukan semata-mata pakta itu sendiri, melainkan mekanisme kelembagaan yang dibangun setelah penandatanganannya.

Di sinilah terdapat perbedaan penting antara institusi yang hanya mengoordinasikan kebijakan dan institusi yang benar-benar menghasilkan kemampuan.

Pada tahap awal, pembentukan pertemuan rutin para menteri pertahanan, komite militer bersama, jadwal latihan gabungan yang terkoordinasi, serta mekanisme berbagi intelijen akan menjadi sangat penting.

Pada tahap berikutnya, ketiga negara dapat membentuk dana riset dan pengembangan (R&D) bersama, kelompok kerja industri pertahanan, serta proyek pengembangan teknologi tertentu.

Bidang yang berpotensi menjadi prioritas antara lain pertahanan udara dan rudal, sistem nirawak dan otonom, peperangan elektronik dan keamanan siber, intelijen berbasis antariksa, serta sistem komando dan kendali bersama.

Kemajuan di bidang-bidang tersebut akan menjadi indikator apakah Pakta Mekkah mampu berkembang dari sekadar deklarasi politik menjadi kemitraan kemampuan yang nyata.

Menuju Model Kemitraan Berjenjang

Dalam konteks ini, Pakta Mekkah dapat mempertimbangkan model “kemitraan berjenjang” (tiered partnership), alih-alih hanya mengandalkan kerangka “keanggotaan” formal.

Sebagian negara dapat mengambil kewajiban pertahanan kolektif secara penuh, sementara negara lain dapat berpartisipasi secara selektif dalam bidang tertentu, seperti pertahanan udara, keamanan maritim, pertukaran intelijen, atau proyek industri pertahanan.

Dari perspektif masa depan Pakta Mekkah, skenario yang paling menguntungkan bukanlah transformasi cepat menjadi “NATO Sunni”.

Sebaliknya, “Model Mekkah” dapat dikembangkan sebagai kerangka tiga lapis yang menggabungkan pertahanan kolektif pada tingkat politik, koordinasi fleksibel pada tingkat kelembagaan, serta pengembangan kemampuan bersama pada tingkat teknologi dan industri.

Skenario yang lebih realistis sekaligus memiliki nilai strategis adalah menjadikan Pakta Mekkah sebagai model tersendiri bagi keamanan regional dan kerja sama teknologi.

Seiring berkembangnya proyek-proyek industri pertahanan bersama antara ketiga negara, fondasi ekonomi pakta dapat semakin kuat. Latihan gabungan dan pertukaran intelijen dapat meningkatkan kepercayaan militer. Sementara itu, teknologi yang dikembangkan bersama, terutama dalam bidang pertahanan udara dan sistem nirawak, dapat memberikan bentuk nyata bagi daya tangkal kolektif.

Kerangka semacam ini dapat berkontribusi pada terbentuknya arsitektur keamanan regional yang lebih multipolar. Negara-negara kawasan dapat mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas keamanan mereka sendiri, tanpa harus menciptakan bentuk polarisasi baru di Timur Tengah.

Karena itu, keberhasilan Pakta Mekkah seharusnya tidak diukur dari apakah ia menjadi “AUKUS-nya Timur Tengah”. Ukuran yang lebih bermakna adalah apakah ketiga negara mampu menerjemahkan komitmen pertahanan kolektif ke dalam latihan bersama, jaringan informasi yang aman, proyek industri pertahanan, kegiatan R&D, serta teknologi yang dapat dioperasikan secara terpadu.

Jika transformasi tersebut terjadi, Pakta Mekkah tidak sekadar menjadi pengulangan dari model keamanan yang telah ada. Ia dapat berkembang menjadi kemitraan kemampuan regional yang khas, yang dibentuk oleh realitas geopolitik Asia Barat dan Asia Selatan.

Dalam perspektif tersebut, arti penting sejarah 7 Agustus 2026 bukan semata-mata terletak pada penandatanganan perjanjian pertahanan oleh tiga negara. Yang lebih penting adalah dimulainya sebuah proses untuk menguji apakah negara-negara kawasan dapat mengambil porsi tanggung jawab yang lebih besar dalam penyediaan keamanan mereka sendiri.

Pada akhirnya, ujian tersebut dapat diringkas dalam tiga pertanyaan: Apakah Pakta Mekkah mampu membangun struktur kelembagaan yang efektif? Apakah pakta ini mampu menghasilkan kemampuan bersama? Dan apakah kemampuan tersebut dapat dioperasikan secara interoperabel ketika terjadi krisis?

*) Assoc Prof. Dr. Âdem ÖZER merupakan dosen pada Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Administrasi, Ankara Hacı Bayram Veli University. Fokus riset akademiknya mencakup aplikasi militer kecerdasan buatan, jus ad bellum, jus in bello, hukum internasional, serta keamanan internasional. Ia aktif melakukan penelitian di tingkat nasional dan internasional, menerbitkan karya-karya ilmiah, serta terlibat dalam berbagai proyek penelitian akademik. Riset Özer secara khusus mengkaji implikasi kecerdasan buatan terhadap kebijakan keamanan dan pertahanan, sistem senjata otonom, perkembangan hukum internasional, serta tantangan keamanan kontemporer. Pendekatan penelitiannya bersifat interdisipliner, dengan mempertemukan isu teknologi baru, hukum internasional, dan keamanan global.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.