1 week ago
18
REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Entitas Zionis Israel dan Arab Saudi dilaporkan mencapai kemajuan signifikan dalam perundingan normalisasi. Media Israel Haaretz melaporkan, Saudi melunakkan syarat pengakuan negara Palestina dalam perundingan tersebut.
Haaretz melaporkan, sumber yang terlibat dalam diskusi tersebut mengungkapkan bahwa Arab Saudi telah mengurangi tuntutannya atas pengakuan eksplisit Israel terhadap negara Palestina. Sebaliknya, kedua pihak menyetujui komitmen samar-samar dari pendudukan Israel untuk “jalan menuju negara Palestina.”
Menurut situs Israel, Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman tidak memiliki kepentingan pribadi dalam pengakuan formal negara Palestina dan hanya membutuhkan kemajuan dalam masalah ini untuk mendapatkan dukungan politik dan agama dalam negeri terhadap kesepakatan tersebut.
Negosiasi antara kedua pihak semakin intensif dalam beberapa pekan terakhir, menyusul perjanjian gencatan senjata dengan Lebanon. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memimpin pembicaraan melalui Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, dan sebagian besar pemerintah Israel dan kabinet keamanan dilaporkan tidak mendapat informasi.
Amerika Serikat menjadi penengah dalam diskusi tersebut, dan pemerintahan Presiden Joe Biden dan Presiden terpilih Donald Trump memainkan peran kunci. Arab Saudi diperkirakan akan menerima jaminan dari AS, termasuk pakta pertahanan dan akses terhadap sistem senjata canggih Amerika, sebagai bagian dari kesepakatan yang lebih luas.
Pada tahap pertama perjanjian, Hamas akan membebaskan perempuan, orang lanjut usia, orang sakit, dan tentara perempuan dengan imbalan ratusan tahanan Palestina yang ditahan oleh pendudukan Israel. Pertempuran di Gaza akan berhenti sementara, dan Israel akan memulai penarikan bertahap.
Fase kedua akan melibatkan formalisasi perjanjian normalisasi antara pendudukan Israel dan Arab Saudi. Riyadh, bersama dengan koalisi yang mencakup Otoritas Palestina, akan mengawasi rekonstruksi Gaza sambil memastikan langkah-langkah keamanan untuk melindungi wilayah selatan pendudukan Israel.
Arab Saudi berupaya mengakhiri perang dan memimpin rekonstruksi Gaza, yang telah hancur akibat konflik yang sedang berlangsung. Kerajaan juga bertujuan untuk mengarahkan dana untuk upaya pembangunan kembali sambil mendapatkan dukungan domestik untuk normalisasi melalui kemajuan dalam masalah Palestina.
Untuk menyelesaikan pakta keamanan bersama yang komprehensif dengan AS awal tahun ini, Riyadh mengubah pendiriannya mengenai negara Palestina, dan memberitahu Washington bahwa komitmen publik “Israel” terhadap solusi dua negara mungkin cukup bagi kerajaan Teluk untuk menormalisasi hubungan.
Riyadh dan Washington bertujuan untuk mencapai perjanjian pertahanan sederhana sebelum Presiden Biden meninggalkan jabatannya pada Januari. Kesepakatan ini, yang tidak memerlukan persetujuan Senat, berfokus pada perluasan latihan militer gabungan dan memperkuat hubungan pertahanan AS-Saudi sambil membatasi keterlibatan dengan Cina.
Situasi ini diperumit dengan kemungkinan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, karena “rencana perdamaian” Israel-Palestina tidak mencakup negara Palestina. Para pejabat AS yang berbicara kepada Reuters pada bulan November tidak yakin apakah Arab Saudi ingin menyelesaikan kesepakatan dengan Biden sebelum Januari atau menunggu Trump.
Sedangkan merujuk media Israel sayap kanan Times of Israel, entitas Zionis dan Arab Saudi membantah laporan soal terobosan dalam perundingan normalisasi. Politisi sayap kanan Israel menganggap laporan Haaretz mengindikasikan bahwa Netanyahu telah menyetujui negara Palestina. Hal ini dibantah oleh kantornya, dan menyebut laporan tersebut sebagai “kebohongan total”.
Arab Saudi pun membantah laporan tersebut. “Gagasan bahwa kepemimpinan kerajaan telah mengubah komitmen lamanya terhadap pembentukan negara Palestina merdeka juga tidak berdasar,” kata seorang pejabat Saudi yang tidak disebutkan namanya dalam pernyataan yang dikeluarkan kepada wartawan. “Kerajaan Arab Saudi akan terus berupaya mengakhiri perang di Gaza dan membantu rakyat Palestina mencapai hak mereka atas negara merdeka,” tambah pernyataan itu.
