Laut Susu Menggenang, Nasib Peternak Mengambang

AIVRE 2021

Agama | 2024-11-12 08:05:23

Peternak sapi perah di Boyolali sedang menghadapi krisis akibat pembatasan kuota penerimaan susu oleh pabrik pengolahan susu. Akibatnya, banyak susu yang terbuang sia-sia. Sebagai bentuk protes, para peternak membagikan susu gratis kepada warga. Mereka juga mendatangi Dinas Peternakan untuk mengadukan masalah ini. Pihak pabrik beralasan pembatasan kuota dilakukan karena pemeliharaan mesin, namun peternak menduga ada faktor lain seperti persaingan dengan produk impor. Masalah serupa juga terjadi di daerah lain seperti Pasuruan. Krisis ini mengancam mata pencaharian para peternak dan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. (Tempo.co/8 November 2024)

Kebijakan impor yang semakin terbuka, ditambah dengan sejumlah faktor internal seperti permintaan yang stagnan, kelebihan kapasitas produksi, dan kualitas susu yang belum memenuhi standar, telah menciptakan kondisi yang sangat sulit bagi para peternak sapi perah. Industri pengolahan susu yang lebih memilih untuk mengolah susu impor dengan harga yang lebih murah telah menyebabkan penurunan harga susu lokal dan pembatasan kuota penerimaan susu dari peternak. Akibatnya, banyak peternak yang mengalami kerugian ekonomi yang besar dan kesulitan untuk mempertahankan usahanya. Kondisi ini mengancam ketahanan pangan nasional dan berpotensi mengurangi pendapatan petani di sektor peternakan.

tulang punggung sektor peternakan, para peternak sapi perah seharusnya mendapatkan perlindungan dan dukungan penuh dari negara. Kebijakan yang berpihak pada peternak tidak hanya penting untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka, tetapi juga untuk menjamin ketersediaan pasokan susu segar bagi masyarakat. Negara perlu mengambil langkah konkret dalam menjaga mutu hasil produksi susu peternak melalui program pembinaan dan pelatihan. Selain itu, pemerintah juga harus berperan aktif dalam menstabilkan harga susu di tingkat petani, serta memfasilitasi akses peternak terhadap pasar yang lebih luas. Dengan demikian, peternak dapat memperoleh harga yang wajar atas hasil jerih payah mereka dan terhindar dari eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lebih jauh lagi, pemerintah perlu memberikan perlindungan hukum kepada peternak agar mereka dapat bersaing secara sehat dengan produk impor. Melalui berbagai kebijakan yang komprehensif, negara dapat memastikan bahwa sektor peternakan sapi perah di Indonesia menjadi semakin kuat dan berdaya saing.

Tuduhan adanya keterlibatan para pemburu rente dalam kebijakan impor susu merupakan cerminan dari disfungsi pasar yang sering terjadi dalam sistem ekonomi kapitalisme. Ketika profit menjadi prioritas utama, seringkali terjadi praktik-praktik yang merugikan pihak lain, seperti peternak lokal dalam hal ini. Kebijakan impor yang seharusnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas harga, justru disalahgunakan oleh segelintir pihak untuk meraup keuntungan pribadi. Fenomena ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar yang ideal, di mana permintaan dan penawaran menentukan harga, tidak selalu berjalan dengan sempurna. Adanya campur tangan pihak-pihak tertentu, baik dari kalangan pengusaha maupun birokrat, dapat mengaburkan mekanisme pasar dan menciptakan ketidakadilan. Dalam konteks impor susu, praktik pemburu rente dapat menghambat pertumbuhan industri susu dalam negeri, mengurangi lapangan pekerjaan, serta meningkatkan ketergantungan pada produk impor. Hal ini tentu bertentangan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan mengurangi defisit neraca perdagangan.

Negara khilafah yang ideal digambarkan sebagai entitas politik yang berdiri di tengah-tengah ummat, dengan solusi-solusi yang bersumber dari syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh. Dalam sistem ini, negara tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelaksana langsung kebijakan yang berpihak pada rakyat. Dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki negara, baik alam maupun manusia, khilafah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar seluruh warganya, mulai dari pangan, sandang, papan, hingga kesehatan dan pendidikan.

Salah satu keunggulan utama negara khilafah adalah kemampuannya untuk mencegah praktik-praktik eksploitasi yang merugikan rakyat. Dalam sistem ekonomi yang berbasis pada keadilan dan keseimbangan, peluang bagi segelintir orang untuk mencari keuntungan pribadi di tengah penderitaan rakyat akan sangat terbatas. Negara akan berperan aktif dalam mengawasi dan mengatur aktivitas ekonomi, memastikan bahwa semua pihak mendapatkan bagian yang adil. Dengan demikian, jurang pemisah antara kaya dan miskin dapat dipersempit, dan keadilan sosial dapat terwujud.

Konsep khilafah juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang amanah dan bertanggung jawab. Seorang pemimpin dalam negara khilafah dituntut untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan menjalankan tugasnya dengan ikhlas. Kepemimpinan yang kuat dan visioner akan mampu membawa negara menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Selain itu, sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel akan mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.